Jumat 13 September 2019, 13:25 WIB

Masinton Nilai WP KPK Jadi Kelompok Penekan

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Masinton Nilai WP KPK Jadi Kelompok Penekan

MI/Susanto
Masinton Pasaribu

 

ANGGOTA Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai terdapat mekanisme yang tidak beres di internal Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Masinton menyebut KPK kerap mendapatkan tekanan maupun intervensi dari Wadah Pegawai (WP) KPK sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antarpimpinan KPK.

Ketidakharmonisan yang disebakan WP tersebut terlihat dari pernyataan incumbent Capim KPK incumbent Alexander Marwata yang mengaku tidak mengetahui perihal konferensi pers yang dilakukan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait pelanggaran etik Capim Firli Bahuri.

Adapun, pengakuan Alex tersebut langsung dibantah dengan konferensi pers Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku keputusan konferensi pers kemarin atas persetujuan mayoritas pimpinan.

"Beliau (Alexander Marwata) menyatakan tiga pimpinan tidak mengetahui dan belum pernah ada proses putusan secara kelembagaan (soal konpers pelanggaran etik Firli). Itu menampakkan bahwa lembaga itu secara eksklusif dimonopoli kepentingan yang namanya Wadah Politik KPK," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Kamis (12/9).

Baca juga: Presiden: SP3 untuk KPK Bersifat Opsional

Menurut Masinton, desakan dan tekanan yang dilakukan WP KPK terhadap mekanisme kerja pimpinan sudah di luar batas, termasuk memengaruhi soal keputusan konferensi pers pelanggaran etik Firli.

Menurut Masinton, saat ini, WP KPK bukan lagi wadah pegawai, melainkan wadah politik.

"Kalau kemarin Wadah Pegawai namanya, sekarang Wadah Politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, menekan publik melakukan pressure terhadap DPR," ujar politikus PDIP ini.

Kemudian, kasus dugaan pelanggaran etik Firli yang menemui mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang biasa disapa TGB itu adalah kasus lama pada 2018 lalu.

Oleh karenanya, menurut Masinton, WP KPK saat ini sudah bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Maka dari itu, Masinton meminta ke depan agar WP KPK diisi aparatur sipil negara, sehingga mereka tidak dapat bergerak didasarkan kepentingan politik.

"Harus diubah ke depan, WP harus diisi ASN agar tidak berpolitik, sehingga KPK tidak sakit-sakitan lagi. Kalau sekarang (KPK) tubuhnya sakit, nggak sehat, banyak friksinya," tutup Masinton. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More