Jumat 13 September 2019, 13:30 WIB

Rabu, DPRD Konsultasikan Tatib ke Kemendagri

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Rabu, DPRD Konsultasikan Tatib ke Kemendagri

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 mengucap sumpah jabatan.

 

RABU (18/9), DPRD DKI Jakarta berencana mengirimkan rancangan peraturan tata tertib DPRD DKI periode 2019-2024 ke Kementerian Dalam Negeri.

Rancangan tatib yang dikirim nantinya akan dikonsultasikan kepada Kemendagri sebelum disahkan melalui Rapat Paripurna.

Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Syarif mengatakan pihaknya optimistis rancangan tatib tersebut akan diterima.

"Yah, sepertinya tidak ada yang dicoret, bisa diterima semuanya. Dalam artian jika pun ada yang dicoret, pasalnya tidak akan berkurang karena berarti pakai redaksi tatib yang lama," ungkap Syarif saat dihubungi, Jumat (13/9).

Terdapat 185 pasal dalam rancangan tatib yang hingga kini masih dibahas DPRD DKI. Syarif mengatakan sebagian besar pasal yang krusial telah selesai dibahas.

"Kini hanya penyelesaian redaksionalnya saja. Senin atau Selasa beres," pungkasnya.

Baca juga: Bermasalah, PDIP Minta Tender Proyek Stadion BMW Diulang

Di sisi lain, pihaknya masih manggunakan tatib DPRD periode 2014-2019 untuk mengatur DPRD periode 2019-2024 saat ini karena tatib yang baru belum disahkan.

"Seperti pembentukan fraksi paling lambat satu bulan sebelum dilantik. Kita masih pakai itu. Memang jadi ada penekanan meski tidak ada sanksi," terangnya.

Adanya ketentuan itu membuat pimpinan DPRD harus memberikan surat peringatan kepada fraksi yang belum memenuhi ketentuan agar pimpinan dewan dan fraksi dapat terbentuk.

Ketentuan itu ialah pengiriman nama anggota untuk menjadi pimpinan DPRD beserta nama ketua fraksi.

Hingga saat ini, masih ada dua fraksi yang belum mengirimkan nama pimpinan yakni PDIP dan Partai Demokrat.

Sementara itu, merujuk para tatib yang lama, pimpinan dewan dan fraksi harus ditetapkan pada 26 September mendatang. Di sisi lain, tatib sudah harus disahkan pada 18 September.

"Pengesahan tatib dulu lalu pimpinan, tapi kalau begitu kurang efektif jadi kita gabungin saja. Toh waktu yang dikasih ke kita pas betul tatibnya selesai. Pimpinan definitifnya belom klop dua partai tadi. Ya kita bersurat sekarang ini bersurat mungkin dikirim besok," pungkasnya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More