Jumat 13 September 2019, 10:00 WIB

Sampah Didaur Ulang bakal Dapat Insentif

Media Indonesia | Ekonomi
Sampah Didaur Ulang bakal Dapat Insentif

ANTARA/M Ibnu Chazar
Pekerja mencacah sampah plastik di kawasan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (25/6/2019).

 

PEMERINTAH berencana memberikan insentif bagi perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk didaur ulang. Harapannya agar persoalan sampah dapat segera terselesaikan melalui ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sampah kemasan yang bisa digunakan kembali oleh industri.

“Nantinya, bagaimana Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bisa memberikan insentif fiskal bagi industri daur ulang yang menggunakan sampah dalam negeri supaya iklimnya kompetitif,” kata Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Novrizal Tahar dalam diskusi tentang sampah kemasan konsumen terkait dengan circular economy oleh Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Development (PRAISE) di Jakarta, kemarin.

PRAISE ialah asosiasi untuk kemasan daur ulang yang didirikan beberapa perusahaan, antara lain Coca-Cola, Danone, Indofood, Nestle, Tentra Pak, dan Unilever.

Novrizal belum bisa menyebut secara terperinci mengenai aturan baru itu karena masih dalam bahasan di Kementerian Keuangan.

Untuk saat ini, Novrizal menyatakan pihaknya berupaya mendorong industri turut berkontribusi mengurangi sampah kemasan mereka dengan cara menyediakan drop box di permukiman masyarakat untuk menampung sampah daur ulang.

Novrizal menyampaikan, tanpa pemilahan sampah dari rumah tangga, volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) akan terus bertambah. Di sisi lain, TPA di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya sudah mulai penuh.

Salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah, terangnya, ialah sirkular ekonomi dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku atau sumber daya. Masyarakat harus mengubah perilaku yang dimulai dari pemilahan sampah. Di saat yang bersamaan, pemerintah daerah didorong untuk menyediakan pelayanan pengangkutan sampah dan teknologi pengolahannya. (Ind/Ata/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More