Jumat 13 September 2019, 06:00 WIB

Orangtua belum Melek Dana BOS

(Bay/H-2) | Humaniora
Orangtua belum Melek Dana BOS

ANTARA FOTO/Agus Bebeng/Asf/Spt/14.
PANTAU DANA BOS: Pegiat anti korupsi Abah Landung (84) memperlihatkan pin pengawasan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Bandung,

 

SEBAGAI sumber utama pembiayaan sekolah negeri, bantuan operasional sekolah (BOS) sangat strategis. Karena itu, pemanfaatannya harus tepat guna sesuai peraturan yang berlaku dalam menopang mutu pendidikan di Tanah Air.

"Tanpa BOS, semua sekolah negeri akan kelimpungan. Oleh sebab itu, dana BOS harus harus benar-benar diawasi, kata pemerhati pendidikan Totok Amien Soefianto di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, salah satu solusi pengawasan dana BOS bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Saat ini, imbuhnya, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan proses belanja yang daring, e-procurement, yang tidak mengandalkan transaksi tunai. "Itu lebih bagus, tinggal diumumkan saja di sekolah," cetus dosen Universitas Paramadina ini.

Terkait keharusan sekolah menempelkan laporan keuangan penggunaan dana BOS di lingkungan sekolah, Totok mengatakan tidak semua orang bisa memahami informasi yang disajikan. "Persoalannya, siapa pun perlu dilatih untuk dapat memahami laporan tersebut. Musyawarah orangtua dan wali murid dapat juga membahas laporan keuangan sekaligus pelatihan membaca laporan keuangan,"cetusnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memperkuat pengawasan dana BOS dengan perluasan kewenangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di setiap provinsi sehingga tidak lagi mengandalkan inspektorat daerah. Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan hal itu di gedung DPR Jakarta, Rabu (11/9).

"Kami sudah ada pembicaraan dengan Ibu Menteri Keuangan yang akan memberi keleluasaan pada Kemendikbud untuk menggunakan instrumen pengawasan," tegas Muhadjir.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy mengutarakan audit bisa memperkuat pengawasan dana BOS agar tepat sasaran.

Tahun lalu, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui program BOS dinyatakan tidak tepat sasaran.

Khusus BOS, BPK menyatakan penanganan pengaduan belum terlaksana baik. BPK lalu merekomendasikan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam penyaluran dana BOS, serta melaksanakan monitoring penetapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar penetapan dana BOS. (Bay/H-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More