Jumat 13 September 2019, 05:20 WIB

Masyarakat Dinilai Mampu Bayar Iuran

(Rif/H-3) | Humaniora
Masyarakat Dinilai Mampu Bayar Iuran

MI/Adam Dwi
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris

 

DIREKTUR Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya tengah melakukan analisis potensi terjadinya turun kelas para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat adanya rencana penaikan iuran.

"Kami sedang analisis tentang potensi turun kelas, tapi perinsipnya tentu masyarakat yang akan menyesuaikan dengan kemampuannya," kata Fachmi Idris, di Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta, Rabu, (11/9).

Menurut Fachmi, jika iuran dinilai secara harian, pihaknya menilai masyarakat masih sanggup membayar. "Di kelas 3 cukup membayar Rp2.000 per hari. Bahkan kelas 1 pun maksimal Rp5.000 per hari," ujarnya.

Saat disinggung ihwal kemungkinan peserta JKN beralih ke asuransi swasta lainnya, Fahmi menyebutkan asuransi sosial BPJS Kesehatan memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi swasta.

Terkait dengan iuran peserta, lanjut Fachmi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan beberapa segmen membutuhkan tekanan sehingga BPJS Kesehatan akan melakukan enforcement (desakan) regulasi. Salah satu alternatif yang akan diambil BPJS Kesehatan ialah merangkul pemerintah guna membuat instruksi presiden (inpres). Ia berharap agar regulasi ini dapat selesai, sebelum penerapan iuran baru tahun 2020.

Menanggapi pengumpulan iuran peserta, Kepala Bidang Advokasi lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, pendekatan Soft Collecting yang akan dilakukan pihak BPJS Kesehatan dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah langkah yang baik.

"Jadi pendekatan itu secara hukum menurut saya baik ga ada masalah, dan pendekatan itu kan bagaimana RT dan RW bisa menghubungi secara persuasif melalu pendekatan kepada masyarakat yang melakukan penunggakan iuran," ujar Timboel. Ia menekankan, langkah ini harus dibarengi dengan syarat tertentu. "Yang pertama harus dilakukan adalah RT dan RW harus di bekali dulu dengan ilmunya, dengan pengetahun tentang JKNnya, " jelasnya. Selain itu, Timboel juga menekankan harus ada proses peningkatan pelayanan dari BPJS Kesehatan sendiri (Rif/H-3)

Baca Juga

MI/Mohamad Irfan

RUU Masyarakat Adat Harus Lindungi Perempuan dari Kapitalisasi

👤Indrastuti 🕔Jumat 03 Juli 2020, 17:10 WIB
Kapitalisasi pembangunan mengikis peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya...
MI/Pius Erlangga

Negatif Covid-19, 33.283 WNI Repatriasi Pulang ke Daerah Asal

👤Insi Nantika Jelita 🕔Jumat 03 Juli 2020, 16:57 WIB
Ribuan WNI repatriasi sempat menjalani karantina di RSD Wisma Atlet, hotel, hingga panti sosial. Setelah dinyatakan negatif covid-19,...
Antara

Update Covid-19 per 3 Juli: 60.695 Positif dan 27.568 Sembuh

👤Atalya Puspa 🕔Jumat 03 Juli 2020, 16:56 WIB
Yurianto menuturkan penambahan kasus tertinggi terjadi di wilayah Jawa Timur dengan 353...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya