Kamis 12 September 2019, 14:24 WIB

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Reklamasi Riau

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Reklamasi Riau

MI/Rommy Pujianto
Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun saat menjalani pemeriksaan di KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus perizinan reklamasi di Kepulauan Riau yang melibatkan Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun. Tersangka baru tersebut ialah seorang pengusaha bernama Kock Meng (KNM).

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap tersebut. Sehingga, perkara ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka KMN," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/9).

Dalam kasus tersebut KPK total telah menetapkan lima tersangka. Selain Kock dan Nurdin, ada nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pemprov Kepri Budi Hartono, dan pihak swasta bernama Abu Bakar.

Nurdin diduga menerima suap dari Abu Bakar terkait dengan penerbitan izin prinsip reklamasi. Abu Bakar diduga memberi suap senilai total Sin$11.000 dan Rp45 juta.

KPK juga menyita duit Rp6,1 miliar yang diduga terkait dengan gratifikasi Nurdin. Duit itu disita saat KPK menggelar tangkap tangan dan penggeledahan di rumah dinas Nurdin pada Juli lalu. Uang tersebut dalam pecahan berbagai mata uang asing dan rupiah.

baca juga: Capim KPK Firli Bahuri Merasa Disudutkan Terkait TGB

KPK menduga tersangka baru Kock Meng bersama Abu Bakar memberikan suap ke Nurdin untuk menerbitkan izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, dengan luas total 16,4 hektare. Padahal, lokasi itu ialah kawasan budi daya dan hutan lindung.

"Tersangka KMN ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Jakarta terhitung mulai 11 September," tandas Yuyuk. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More