Kamis 12 September 2019, 04:20 WIB

Negara Tanggung 74% Kenaikan Iuran JKN

(Rif/H-1) | Humaniora
Negara Tanggung 74% Kenaikan Iuran JKN

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris

 

PEMERINTAH turut menanggung kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) sebesar 73,63% dari total besaran penaikan (penyesuaian) iuran sesuai yang dikalkulasi Kementerian Keuangan. Penegasan tersebut dikemukakan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, di Jakarta, kemarin.

"Salah kalau ada yang mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa membantu menanggung iuran untuk rakyatnya, sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat atau daerah, TNI, dan Polri," ujar Fachmi. Bahkan, imbuh dia, kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri, yang kontribusinya tidak sebesar seharusnya.

Hal tersebut dapat diketahui, dari 223 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS nya di tanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung APBD. Fachmi menjelaskan besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan penghitungan aktuaria sehingga penyesuaian iuran harus dilakukan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan kemarin menolak usulan Wakil Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat kerja pembahasan dana transfer terkait dengan pemotongan anggaran dana transfer daerah sebesar 1% untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp32,8 triliun hingga akhir 2019. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, usulan tersebut tidak dapat diterima karena dana transfer ke daerah tidak bisa langsung dialokasikan untuk menutupi defisit, mengingat sudah ada alokasi khusus bagi BPJS Kesehatan untuk membayar PBI daerah melalui APBD. "Tidak, kalau BPJS kan sebenarnya sudah ada jalurnya," pungkasnya. (Rif/H-1)

Baca Juga

ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

​​​​​​​Warga yang Belum Pernah Menerima Bantuan Jadi Prioritas

👤Gana Buana 🕔Senin 01 Juni 2020, 10:27 WIB
Warga yang belum pernah bantuan dari manapun diprioritaskan. Mekanisme tersebut ditempuh melalui musyawarah...
Medcom.id

Pemerintah Terus Berupaya Capai 10 Ribu Tes Spesimen per Hari

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 01 Juni 2020, 09:19 WIB
Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, pada Minggu (31/5), jumlah spesimen yang diperiksa...
MI/BARRY FATHAHILLAH

Kemenkes Sebut Kasus DBD Melandai

👤Atalya Puspa 🕔Senin 01 Juni 2020, 08:57 WIB
Meskipun kini kasus DBD terkendali, Kemenkes tetap mendorong masyarakat agar melakukan pemberantasan sarang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya