Rabu 11 September 2019, 21:00 WIB

Presiden Minta Menteri Inventarisasi Hambatan investasi

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Presiden Minta Menteri Inventarisasi Hambatan investasi

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya untuk menggenjot realisasi investasi yang tidak kunjung meningkat dalam lima tahun terakhir. Para menteri pun diminta untuk menginventarisasi berbagai hambatan yang selama ini membuat investor sulit masuk ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat saat memimpin rapat terbatas terkait perbaikan ekosistem investasi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/9). Kepala negara kembali mengingatkan arahannya saat rapat terbatas minggu lalu terkait komitmen investasi yang sudah diberikan oleh beberapa perusahaan multinasional di Indonesia.

Jika setiap perusahaan memiliki kendala dalam merealisasikan investasinya,  Jokowi ingin para menteri bisa segera membantu mereka.

“Yang gede-gede banyak yang sedang-sedang lebih banyak. Tolong inventarisir semuanya. Dan saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana. Saya minta dicek satu per satu masalahnya ada di mana,” kata Jokowi.

Baca juga: Sistem Politik tidak Terlalu Pengaruhi Minat Investor

Untuk memonitor itu, Jokowi akan menggelar rapat terbatas terkait investasi sebanyak dua kali dalam sepekan sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Kerja pada Oktober mendatang.

“Terus menerus sehingga betul-betul kita dapatkan putusan-putusan yang konkret sehingga perbaikan ekosistem investasi betul-betul kita peroleh,” jelasnya.

Presiden lagi-lagi mengingatkan menterinya bahwa masih ditemukan perizinan terkait investasi yang berbelit. Berdasarkan laporan Bank Dunia, ada 33 perusahaan angkat kaki dari China, tapi tak satu pun pindah ke Indonesia. Sekitar 23 perusahaan di Tiongkok yang keluar singgah di Vietnam, lalu sebanyak 10 ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

"Kemarin 33 perusahaan tidak ada satupun yang ke Indonesia. Itu saya kira ini menjadi catatan besar bagi kita," kata Jokowi.

Dia mengemukakan pemerintah baru menyelesaikan pemangkasan birokrasi perizinan di tingkat pusat. Padahal, persoalan perizinan diakuinya juga masih ada di level kabupaten dan kota.

Jokowi pun meminta perbaikan secara menyeluruh dilakukan mulai dari regulasi, perizinan hingga insentif perpajakan.

“Banyak yang mengatakan dunia dalam proses menuju pada sebuah resesi ekonomi, bisa kita jaga. Saya yakin kita bisa menghadapi apabila kita bisa menyelesaikan yang tadi di depan saya sampaikan,” jelasnya. (Mal/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More