Rabu 11 September 2019, 18:30 WIB

DPRD Nagekeo Siap Jembatani Pro-Kontra Pembangunan Waduk Lambo

Ignas Kunda | Nusantara
DPRD Nagekeo Siap Jembatani Pro-Kontra Pembangunan Waduk Lambo

Ignas Kunda
DPRD Nagekeo Siap Jembatani Pro-Kontra Pembangunan Waduk Lambo

 

PULUHAN masyarakat yang tergabung dalam Forum Penolakan Lokasi Pembangunan Waduk Lambo mendatangi gedung DPRD Nagekeo, NTT, Selasa (10/9). Tujuannya, yakni membahas terkait rencana pembangunan waduk Lambo yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional.

Menurut Ketua Forum, Dinus Gasa, mereka ingin mempertanyakan kembali kelanjutan rencana pembangunan waduk yang mereka tolak lokasinya, namun ada akitivitas di lapangan terus berjalan dengan dilakukannya pengukuran tanah warga.

Baca juga: Atraksi Budaya Massal Buka Festival Lamaholot Flotim

“Kami mau meminta klarifikasi kepada Badan Pertanahan, kenapa dilakukan pengukuran, seharusnya ada permintaan dari masyarakat baru dilakukan pengukuran, kami merasa itu menyalahi aturan.” kata Dinus, Rabu (11/9).

Menurut Dinus, dasar penolakan karena waduk akan menenggelamkan tanah masyarakat dimana terdapat pemukiman, sarana dan prasarana, serta pemakaman leluhur.

Pihaknya sudah bertekad untuk tetap menolak bila lokasi pembangunan waduk berada di Lowose, serta pemerintah tidak mau menerima opsi tawaran lokasi lain, yakni Lowopebhu dan Malawaka.

“Tanah itu produktif semua. Dengan tanah itu kami bisa menyekolahkan anak, urus adat, bisa bangun rumah itu hidup dari ternak,” katanya.

Menyikapi keluhan warga, pimpinan sementara DPRD Nagekeo, Petrus Dua, mengatakan bahwa pihaknya akan bertemu dengan pemerintah untuk mendiskusikan aspek teknisnya. Piter melanjutkan, selama ini belum ada dialog ada kelompok yang pro dan kontra soal pembangunan waduk sehingga bisa mendiskusikan untuk mencari jalan keluar. Ia menyarankan agar para pemuka adat atau tokoh adat bisa menginisiasi pertemuan dua kelompok ini secara kultur budaya.

“Bila para tokoh ini tidak bersedia,  DPRD bersedia memfasilitasi sepanjang dalam koridor menjaga persaudaraan antar warga,” ujar Petrus.

Menurut Kabag Tatapem Pemda Nagekeo, Oskar Sina, sejak tahun 2016 warga sudah mendukung dengan meminta untuk mengakaji dan survei lokasi pembangunan waduk dengan 3 kajian yang sementara berjalan yakni DED (desain detail pembangunan), LARAB (relokasi dan ganti rugi) dan AMDAL (dampak lingkungan hidup). Bila hasil kajian sudah final maka akan diambil keputusan.

Sedangkan untuk lokasi yang menjadi alternatif yang ditawarkan warga yang menolak, menurut Oskar, secara pandangan mata, atau juga studi visisbilitas sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pembangunan atau tidak layak secara teknis.

“Itu lokasi alternatif Malawaka dan Lowopebhu sangat tidak layak secara teknis. Kajian itu dilakukan dari tahun 2017 dan 2018, hingga kini belum final oleh tim independen atau pihak ketiga karena masih ada pengeboran 5 titik dalam minggu ini mungkin selesai,” katannya.

Lanjut oskar, kajian untuk LARAB-nya sudah selesai tahun 2019 ini. Untuk kajian AMDAL sudah selesai pada tahun 2018 dan tokoh-tokoh warga yang menolak di Rendubutowe dan Labolewa yang menolak juga ikut dalam kajian tersebut di Kupang.

Menurut Oskar, warga yang menolak, ketika disampaikan peta genangan akhirnya mereka paham bahwa informasi selama ini mereka terima itu salah.

“Mereka sebenarnya mendukung hanya karena takut tidak loyal dalam kebersamaan dalam kampung. Banyak informasi yang keliru sehingga salah disalahpahami," paparnya.

Baca juga: Sudah Kondusif, Layanan Data Internet di Papua Barat Dibuka

Oskar juga menyampaikan bahwa informasi yang beredar mengenai tidak adanya ganti rugi adalah tidak benar. Semua warga terkena dampak akan ada ganti ruginya. Pembangunan waduk itu akan berjalan selama 4 tahun dengan luasan wilayah dan 592 hektar termasuk untuk area jalur hijau yang tidak boleh aktivitas.  Sedangakan genangan saat banjir hanya sebesar 480 hektar dan akan terjadi penurunan luas genangan saat musim kemarau menjadi 433 hektar saja.

“Jadi warga jangan percaya dengan info yang melebih-lebihkan luasannya hanya karena kepentingan tertentu. Untuk pembangunan waduk, warga di Rendubutowe akan direlokasi ke atas bukit yang berdekatan dengan lokasi waduk dan masih dalam satu komuniutas adat," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More