Rabu 11 September 2019, 17:30 WIB

Investor Tunggal Kuasai 689 Reksa Dana Senilai Rp190,82 Triliun

Ihfa Firdausya | Ekonomi
Investor Tunggal Kuasai 689 Reksa Dana Senilai Rp190,82 Triliun

You Tube
Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah

 

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menemukan 689 reksa dana yang dimiliki oleh investor tunggal dengan dana kelolaan sebesar Rp190,82 triliun.

Data dari Direktorat Pengelolaan Investasi per 27 Agustus menunjukkan terdapat 2.158 reksa dana dengan dana kelolaan mencapai Rp536,52 triliun. Artinya, lebih dari seperempat jumlah reksa dana itu dikuasai investor tunggal.

Baca juga: Peningkatan Nilai Remitansi Bisa Bantu Atasi Masalah CAD

Dari 689 reksa dana yang dimiliki investor tunggal itu, 621 di antaranya merupakan reksa dana investor tunggal dengan portofolio investasi lebih dari 1 efek (non tunggal). Sedangkan, 68 lainnya adalah reksa dana yang dimiliki investor tunggal dengan portofolio tunggal (1 efek).

Menurut OJK, praktik pengelolaan reksa dana seperti itu berpotensi memperluas eksposur risiko dalam pengelolaan investasi. Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan bahwa reksa dana adalah instrumen investasi yang idealnya dimiliki banyak pihak sehingga terjamin keberlangsungannya.

"Kalau cuma dimiliki oleh seorang atau tunggal, maka risiko terhentinya instrumen ini menjadi tinggi," ujar Piter dalam pesan singkat kepada Media Indonesia, Rabu (11/9).

Namun, menurut Piter, hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. "Sah-sah saja. Tentunya penerbit reksa dana memahami sekali kondisinya," katanya.

Di sisi lain, OJK akan melakukan peninjauan terkait masalah ini. "Selama peninjauan kembali, manajer investasi dilarang menerbitkan reksa dana yang ditujukan untuk melakukan pembelian Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More