Rabu 11 September 2019, 13:07 WIB

Jokowi : Revisi UU Jangan Ganggu Independensi KPK

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Jokowi : Revisi UU Jangan Ganggu Independensi KPK

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo

 

PRESIDEN Joko Widodo mengaku sudah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi tidak mau ada pembatasan-pembatasan yang tak perlu dalam revisi yang membuat independensi KPK terganggu.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap kinerja KPK tidak akan dibatasi sehingga membuat independensinya terganggu dengan adanya poin dalam revisi tersebut seperti dewan pengawas, penyadapan, hingga SP3.

"Jadi jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi dari KPK itu menjadi terganggu. Intinya ke sana, tapi saya mau melihat dulu (DIM)," kata Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/9).

Baca juga: Revisi untuk Benahi Kinerja KPK

Atas dasar itu, Kepala Negara akan mempelajari dulu poin-poin dalam revisi UU KPK. Jokowi juga mengaku telah meminta pertimbangan dari sejumlah menteri dan para pakar terkait sejak Senin (9/9) lalu.

"Sudah mulai sejak hari senin sudah kita maraton minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail, sehingga begitu DIM nanti nanti kita lihat, saya sudah punya gambaran," jelas dia.

Setelah kajian itu rampung, baru pemerintah memutuskan poin apa saja yang dapat diterima atau ditolak dalam RUU KPK, sebelum nantinya mengirimkan surat presiden (Surpres) ke DPR.

"Nanti kalau surpres kita kirim, besok saya sampaikan. Nanti materi-materi apa yang perlu direvisi," tuturnya.(OL-5)

Baca Juga

Ist/DPR

Pemerintah Diminta Tegas tentang Protokol Kesehatan di Sekolah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 10:04 WIB
Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) yang jumlah muridnya bisa mencapai 40...
Ist/DPR

Timwas DPR Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:54 WIB
Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI meminta Badan Pemeeiksa Keuangan (BPK) melakukan pengawasan secara detail...
MI/Pius Erlangga

Bawaslu Dorong PKPU Adopsi Protokol Kesehatan

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 31 Mei 2020, 09:49 WIB
Berbagai permasalahan, menurutnya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di daerah menjadi hambatan yang perlu dicarikan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya