Rabu 11 September 2019, 09:20 WIB

DPRD Kritik Feeder Trans-Jakarta Masih Buruk

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DPRD Kritik Feeder Trans-Jakarta Masih Buruk

MI/Galih Pradipta
Petugas mempersiapkan armada feeder Transjakarta atau agkutan pengumpan Transjakarta.

 

WAKIL Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Syarif mengungkapkan kekecewaannya terhadap bus pengumpan (feeder) Trans-Jakarta yang masih belum cukup untuk mengakomodir penumpang dari pinggir kota menuju pusat kota.

Hal ini dialaminya sendiri ketika kemarin berangkat menggunakan angkutan umum dari kediamannya di Ciracas, Jakarta Timur untuk berkantor di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Masih jauh dari yang diharapkan. Saya coba naik dari Ciracas turun di Cawang. Nah, dari Cawang mau ke sini ini ribet. Harus ganti sampai beberapa kali," kata Syarif, Selasa (10/9).

Padahal saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperluas pembatasan lalu lintas ganjil dan genap serta mencabut pengecualian ganjil genap di ruas jalan pintu masuk dan keluar tol yang bersinggungan dengan ruas jalan ganjil genap.

Celah ini seharusnya bisa dimanfaatkan Trans-Jakarta untuk memperbanyak rute dari pinggir kota untuk mengakomodir pengendara pribadi yang harus menghindari ganjil genap.

"Jadi feeder-nya itu masih kurang. Harus lebih banyak lagi. Jadi orang juga nggak perlu banyak pindah-pindah," ungkapnya.

Syarif menegaskan ganjil genap bisa efektif memindahkan penumpang kendaraan pribadi ke kendaraan umum apabila didukung dengan kebijakan lain seperti kendaraan umum yang baik dan tarif parkir yang mahal.

Di sisi lain, politikus Partai Gerindra ini tidak melihat ganjil genap sebagai kebijakan temporer sebelum penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Ia memandang kedua kebijakan itu bisa saling melengkapi karena tidak semua jalan cocok diterapkan ERP karena kapasitasnya.

"Menurut saya ini bukan kebijakan antara atau temporer. Justru ini dan ERP bisa saling melengkapi. ERP di jalan protokol, lalu ganjil genap di jalan provinsi atau di ruas jalan sekitarnya. Karena nggak semua jalan bisa pakai ERP kan," tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperluas pembatasan lalin kendaraan pribadi dengan plat ganjil genap secara resmi mulai Senin (9/9) lalu.

Pada hari pertama penerapan ganjil genap sebanyak 1.904 kendaraan melakukan pelanggaran dengan wilayah yang paling banyak melanggar adalah di wilayah Jakarta Utara dengan 251 pelanggaran.

Sementara itu, pada hari kedua sebanyak 1.751 kendaraan melanggar ganjil genap. Wilayah dengan jumlah pengendara yang paling banyak melanggar ganjil genap yakni Jakarta Barat dengan jumlah 346 pelanggar.

Jumlah pelanggar hari kedua ini juga menurun sebanyak 156 pelanggar atau 8,1%.(Put/OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More