Rabu 11 September 2019, 08:18 WIB

KPU Surakarta Butuh Perwali Untuk Cairkan Dana Pilkada 2020

Widjajadi | Nusantara
KPU Surakarta Butuh Perwali Untuk Cairkan Dana Pilkada 2020

MI/Widjajadi
Komisioner KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji JW

 

KPU Kota Surakarta membutuhkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Peraturan Walikota (Perwali) untuk bisa mencairkan dana tahap pertama sebesar 40% dari total anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020 (Pilkada 2020) sebesar Rp17,82 miliar pada 14 Oktober mendatang.

"Polemik belum tersedianya anggaran Pilkada Solo tahun 2020. Adapun 40% harus dicairkan pada 14 Oktober 2019, bisa diatasi dengan pembuatan Perwali tentang penjabaran anggaran daerah," kata Komisioner KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji JW di kantor KPU Surakarta, Selasa (10/9).

Perwali dimaksud sudah diatur dalam Permendagri Nomor 54/2019, yang mengatur pembuatan perkada atau Perwali, yang akan menjabarkan APBD Solo dan perubahannya.    
Lebih jauh dia paparkan, pemenuhan 40% anggaran pilkada yang harus dicairkan pertengahan Oktober 2019, bisa diambilkan dari dana cadangan atau dana tak terduga.

"Tapi kami tidak tahu apakah dengan anggaran itu mencukupi atau tidak," imbuh dia.

Kajad menambahkan Permendagri Nomor 54/2019 mengamanatkan pencairan anggaran pilkada 2020 dalam tiga tahap. Tahap pertama pencairan 40%  dilakukan 14 hari setelah penandatanganan NPHD antara KPU Surakarta dengan Pemkot.

Berdasarkan tahapan Pilkada sesuai PKPU Nomor 15/2019, NPHD ditandatangani paling lambat 1 Oktober 2019 atau sebulan sebelum tahapan pilkada berjalan. Sebab tahapan Pilkada 2020 akan mulai berjalan pada 1 November 2019. Nominal anggaran yang harus dicairkan pada termin I sekitar Rp7,1 miliar. Ini sesuai dengan total anggaran Pilkada Solo 2020 sebesar Rp17.826.565.500. Anggaran sebesar itu untuk tahap persiapan dan pelaksanaan.

Rinciannya anggaran Rp17,82 miliar dialokasikan untuk 15 jenis kegiatan (tahapan) Pilkada Solo 2020. Alokasi anggaran paling besar yakni tahap pembentukan badan penyelenggara ad hoc mulai dari PPK, PPS, dan KPPS Rp7.116.325.000. Anggaran sebesar itu diajukan dengan asumsi tiga pasangan calon walikota-calon wakil walikota.

baca juga: 62 Sekolah Meriahkan Festival Ketoprak Pelajar di Klaten

"Kami prediksikan berdasarkan peta politik lokal di parlemen saat ini. Dan peluang munculnya paslon dari jalur independen," terang dia.(OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More