Rabu 11 September 2019, 09:30 WIB

Bawaslu Minta Parpol Buka Akses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
Bawaslu Minta Parpol Buka Akses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

MI/ROMMY PUJIANTO
Ketua Bawaslu Abhan.

 

KETUA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan partai politik harus membuka akses data terkait dengan rekrutmen calon kepala daerah kepada publik.

"Kalau di parpol ada istilah konvensi, itu harus dibuka agar publik mengetahui dan melihat prosesnya seperti apa," ujar Abhan saat menjadi pembicara dalam diskusi publik tentang keterbukaan informasi untuk memperkuat demokrasi, di Jakarta, kemarin.       

Dalam menghadapi pilkada, Abhan khawatir ada orang-orang yang terafiliasi dengan kasus korupsi turut serta menjadi calon peserta pemilihan umum (pemilu). "Tentu untuk mendapatkan kandidat yang baik harus dengan proses yang baik kan? Salah satu proses yang baik ialah proses yang transparan," ujarnya.

Proses rekrutmen yang transparan oleh parpol dapat meminimalkan adanya calon-calon yang terafiliasi kasus korupsi.

"Minimal sudah diketahui publik calon itu baik atau enggak," kata Abhan.   

Selain itu, masukan publik bisa langsung didengar jika calon dirasa kurang baik sehingga prosesnya bisa terpantau langsung oleh publik.

Menurut Abhan, kunci keterbukaan informasi dalam pemilu antara lain transparansi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu. Saat ini penyelenggara pemilu sudah berusaha maksimal baik dari segi rekrutmen jajaran penyelenggara maupun pelaksanaan pemilu yang ada. Namun, transparansi peserta pemilu juga harus seimbang.   

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan seluruh panwaslu di 270 wilayah sudah mengusulkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Total usulan anggaran Panwaslu yang diajukan ke pemerintah daerah tersebut berkisar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

Dari anggaran yang diajukan tersebut, salah satunya akan dialokasikan untuk honorarium panwas ad hoc. Bagja mengatakan usulan anggaran yang diajukan panwaslu tersebut ada yang sudah dalam pembahasan bersama pemda dan ada yang belum dibahas.

Kendati demikian, kata Bagja, pemda telah menyatakan siap untuk mengalokasikan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2020. Bawaslu pusat pun berharap agar pembahasan anggaran tersebut dapat dirampungkan pada bulan ini. "Semoga September ini selesai."

Bawaslu saat ini sudah menginstruksikan jajaran Panwaslu di daerah untuk terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan anggaran tersebut.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI menyampaikan bahwa dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 252 KPU daerah yang telah mengusulkan NPHD. (Nur/Ant/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More