Rabu 11 September 2019, 06:00 WIB

UMKM Didorong Berani Jalin Kemitraan

(Iin/H-1) | Humaniora
UMKM Didorong Berani Jalin Kemitraan

DOK-BADAN POM
Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito (tengah) menjadi pembicara dalam bincang-bincang bertema Melalui sinergisme pemangku kepentingan

 

BADAN Pengawas Obat dan Makanan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bermitra dengan badan atau lembaga pemerintah guna menghasilkan produk pangan yang higienis dan berdaya saing.

Kepala Badan POM Penny Lukito di sela-sela kegiatan Forum Koordinasi Teknis Pengembangan UMKM di Semarang, kemarin, menegaskan pemerintah telah berkomitmen membantu teknologi UMKM. "Kalau UMKM tidak bisa mempunyai teknologi sendiri, kita bisa bersinergi dengan instansi-instansi yang mempunyai teknologi dan kegiatan inkubator bisnis," ujarnya.

Penny menyebutkan UMKM bisa bermitra dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baik unit pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan teknologi pangan dan sejenisnya sehingga menghasilkan produk berdaya saing di pasar. Untuk itu, kata dia, Forum Koordinasi Teknis Pengembangan UMKM ini ditujukan menyatukan pola pikir, menciptakan kesamaan pandangan dan sinergis antara para pemangku kepentingan.

Pada kesempatan itu, Penny menepis anggapan bahwa pengajuan registrasi dan sertifikasi produk UMKM dianggap mahal, lama, dan berbelit. "Badan POM memberikan keringanan hingga 50% bagi UMKM yang mengajukan permohonan registrasi produknya. Badan POM juga ada di 34 ibu kota provinsi serta 40 kabupaten/kota, jadi jangan terkecoh kalau dibilang lama. Ada deregulasi, uji laboratorium tertentu yang bisa dilakukan tanpa biaya di Badan POM," imbuhnya.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono yang mewakili Gubernur Jateng menyampaikan pergerakan ekonomi UMKM di Jawa Tengah sangat dinamis. "UMKM pangan meningkat dari 53 ribu unit pada 2018 menjadi 56 ribu pada awal semester 2 tahun ini. Serapan tenaga kerja juga tinggi, lebih dari 214 ribu orang." (Iin/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More