Selasa 10 September 2019, 21:04 WIB

Pemprov Sumut Kecolongan Rp1,6 Miliar Tunai dari Mobil

Antara | Nusantara
Pemprov Sumut Kecolongan Rp1,6 Miliar Tunai dari Mobil

Antara
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Raja Indra Saleh (tengah) di Medan, Senin (10/9).

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara mengaku kehilangan Rp1.672.985.500 dari mobil yang diparkir di pelataran Kantor Gubernur Sumut.

"Bukan Rp1,8 miliar dan kasus itu sudah dilaporkan ke Kepolisian, Inspektorat, gubernur dan Sekda Sumut," kata  Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Raja Indra Saleh di Medan, Selasa.    

Jika nantinya ditemukan pelanggaran prosedur pelaksanaan tugas terhadap pengambil uang, yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.    

Dia mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal kehilangan uang Pemprov Sumut yang baru diambil dari Bank Sumut dari mobil yang diparkirkan di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro.       

Dia menegaskan, sesuai UU I/2009 tentang Perbendaharaan Negara, kehilangan uang itu merupakan tanggung jawab dari pengambil uang.    

Adapun soal isu uang tunai itu digunakan untuk uang ketok palu APBD Sumut, Indra membantah. "Uang yang hilang itu untuk honor kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah," ujarnya.

Penggunaan secara uang tunai sesuai ketentuan Peraturan Gubernur tentang Transaksi Nontunai. Bendahara dapat menyerahkan ddan mentransfer kepada salah satu yang dikuasakan.    

Baca juga: Kecelakaan Beruntun Terjadi lagi di KM 92 Cipularang

Fuad juga menjelaskan, uang itu sebenarnya akan diserahkan kepada lintas OPD Pemprov Sumut seperti Bappeda, Biro Pembangunan, Biro Umum dan BKD serta yang terkait dengan TAPD dalam rangka membahas APBD Sumut.    

"Jadi secara ketentuan, penggunaan uang tunai. Adapun yang mendapat honor berdasarkan SK Gubernur Sumut, " ujarnya. (X-15)

 

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More