Selasa 10 September 2019, 18:45 WIB

270 Panwaslu Usul Anggaran Hingga Rp5 Triliun untuk Pilkada 2020

Nur Aivanni | Politik dan Hukum
270 Panwaslu Usul Anggaran Hingga Rp5 Triliun untuk Pilkada 2020

ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja

 

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa seluruh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 270 wilayah sudah mengusulkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020. Total usulan anggaran Panwaslu yang diajukan ke pemerintah daerah tersebut berkisar antara Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

"Jadi dari 270 wilayah itu, total usulan anggaran Panwaslu sekitar Rp4 triliun-Rp5 triliun," kata Bagja kepada Media Indonesia, Selasa (10/9).

Baca juga: JPU Sebut Kivlan Pernah Intai Pergerakan Luhut dan Wiranto

Dari anggaran yang diajukan tersebut, sambungnya, salah satunya akan dialokasikan untuk honorarium Panwas ad hoc.

Lebih lanjut, Bagja menyampaikan, bahwa usulan anggaran yang diajukan Panwaslu tersebut ada yang sudah dalam pembahasan bersama pemda dan ada yang belum dibahas. Kendati demikian, kata Bagja, pemda telah menyatakan siap untuk mengalokasikan anggaran pengawasan untuk Pilkada 2020.

Bawaslu RI pun berharap agar pembahasan anggaran tersebut dapat dirampungkan pada bulan ini. "Semoga September ini selesai," ucapnya.

Bawaslu RI, kata dia, sudah menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu di daerah untuk terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pembahasan anggaran tersebut.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI menyampaikan bahwa dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, ada sebanyak 252 KPU daerah yang telah mengusulkan NPHD. Total NPHD yang diajukan adalah sebesar Rp 10,9 triliun. Sementara itu, 18 KPU daerah lainnya masih belum mengusulkan NPHD.

Untuk diketahui, penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober 2019. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More