Selasa 10 September 2019, 17:22 WIB

Jaksa Sebut Kivlan Pernah Mata-Matai Luhut dan Wiranto

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Jaksa Sebut Kivlan Pernah Mata-Matai Luhut dan Wiranto

MI/ Barry Fathahilah
Kivlan Zen saat menjalani sidang pembacaan dakwaan

 

MANTAN Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen meminta sejumlah orang untuk mengintai pergerakan dari Menteri Politik Hukum dan HAM Wiranto dan Menteri Maritim, Luhut Binsar Panjaitan.

Hal itu terungkap dalam materi dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fathoni dalam sidang pertama yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

JPU menduga Kivlan merogoh kocek Rp25 juta untuk diserahkan kepada Helmi Kurniawan lalu diteruskan ke Tajudin. Uang tersebut sebagai imbalan untuk mengawasi pergerakan kedua menteri itu.

"Saksi Helmi Kurniawan yang selanjutnya dipanggil Iwan menyerahkan uang sebesar Rp25 juta yang berasal dari Kivlan kepada saksi Tajudin sebagai biaya operasional survei dan pemantauan guna memata-matai Wiranto dan Luhut Binsar Panjaitan," kata Fathoni.

Dalam dakwaan, sumber uang tersebut berasal dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati.

"Terdakwa meminta saksi Iwan untuk menukarkan uang Sin$15.000 ke money changer, iwan pun mengaminkan dengan menukarkan di Money Changer Dollar Time Premium Forexindo dengan nilai sebesar Rp151,5 juta," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Setuju Revisi UU KPK

Setelah ditukarkan oleh Iwan, uang tersebut langsung diserahkan ke Kivlan, dan Kivlan mengambil Rp6,5 juta untuk keperluan pribadi. Sedangkan sisanya Rp145 juta dipegang oleh Iwan.

Tugas dari Iwan ialah menjadi pengatur dana untuk membayar saksi-saksi lain untuk memantau pergerakan dua menteri tersebut. Dan juga uang tersebut untuk membayar senjata api yang telah dipesan. (OL-8)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasia

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...
MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya