Selasa 10 September 2019, 15:07 WIB

Lahan Mineral yang Terbakar Lebih Luas dari Lahan Gambut

Indriyani Astuti | Humaniora
Lahan Mineral yang Terbakar Lebih Luas dari Lahan Gambut

Antara/Jojon
Foto udara, salah satu titik api yang masih membakar lahan gambut di Kecamatan Lalolae, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Minggu (8/9).

 

DIREKTUR Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raffles Brontestes Panjaitan menuturkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi pada 2019, tidak seluas pada 2018 mencapai 500 ribu hektare (ha).

Hasil rekapitulasi Kementerian LHK total area yang terbakar pada Januari hingga 31 Agustus 2019 seluas 339.161 ha yang didominasi oleh lahan mineral 239.161 ha, adapun pada lahan gambut seluas 89.563 ha.

Karhutla pada lahan gambut, terang Raffles, menjadi penyebab kabut asap yang pekat dalam jangka waktu lama karena sulit dipadamkan. Lahan gambut yang sudah terbakar akan sulit dipadamkan tanpa adanya air yang menjenuhkan.

RaffIes menjelaskan meskipun kebakaran di lahan gambut cenderung lebih kecil jika dibandingkan area lahan mineral seperti savanna/ padang rumput.

Dari luas 89.563 ha lahan gambut yang terbakar, apabila dirinci berdasarkan tutupan lahan, papar Raffles, area gambut yang terbakar di kawasan nonhutan seperti semak belukar, belukar rawa, perkebunan, pemukiman, transmigrasi, pertanian lahan kering, rawa, tanah terbuka, tambang, sawah, pertambangan, bandara, dan tubuh air luasnya mencapai 86.014 ha.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan area gambut di kawasan hutan yang terbakar yakni seluas 3.549 ha.

Untuk rekapitulasi lahan gambut yang terbakar per provinsi, data Kementerian LHK menunjukkan Provinsi Lampung paling luas yaitu 40.553 ha, disusul dengan Kalimantan Tengah 24.884 ha, Nusa Tenggara Timur 10.025 ha, Jambi seluas 5804 ha, Sumatra Selatan 4.717 ha, Kalimantan Selatan 1.949 ha, Kalimantan Timur 223 ha, Sumatera Barat 251 ha, Kepulauan Bangka Belitung 231 ha, Aceh 202 Ha, Kalimantan Utara 5 ha, dan Aceh 1 ha.

Pemerintah, ucap Raffles, melakukan upaya tata kelola gambut dengan memastikan lahan tetap basah terutama saat musim kemarau.

Tinggi muka air pada lahan gambut, imbuhnya, setidaknya harus 40 cm untuk memastikan pipa kapilernya bisa mengantar air ke permukaan sehingga area gambut tetap basah.

"Kalau ada yang membakar, tidak mau hidup karena masih berair," tutur Raffles.

Permasalahannya, kanal-kanal untuk mengaliri air di lahan gambut tidak dibuat menyesuaikan karakteristik dan kontur gambut. Itu menyebabkan kanal gambut menjadi kering karena sendimentasi dan pengendapan.

Pada musim kemarau, terang Raffles lahan gambut lebih mudah terbakar. Pembuatan kanal-kanal seperti itu, ujarnya, telah berlangsung selama bertahun-tahun.

"Sekarang diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan menteri LHK tentang pengaturan ekosistem gambut. Perbaikan tata kelola gambut dilakukan," ucap Raffles.

Ia mengakui bahwa karhutla di lahan gambut 99% disebabkan oleh perilaku manusia yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Raffles menyebut di daerah, pembakaran lahan umumnya bertujuan untuk membersihkan area yang nantinya akan dibangun pemukiman.

Kementerian LHK, imbuhnya, mendorong agar pemerintah daerah setempat mengeluarkan peraturan lebih tegas untuk menindak pelaku pembakar lahan.

Selain ulah manusia, menurutnya karhutla yang terjadi belakangan ini juga dampak dari musim kemarau panjang. BMKG memprakirakan musim kemarau di beberapa wilayah di Indonesia akan berlangsung hingga September sehingga risiko kebakaran masih tinggi.

Berdasarkan peraturan Menteri LHK, izin-izin yang ada kubah gambut yang belum dibuka dilarang, kalau sudah ada gambutnya dihentikan dilakukan penataan, kalau sudah terlanjur dibuka dilakukan pemeriksaan aliran air dengan dibuat tetap basah dan menyekat kanalnya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More