Selasa 10 September 2019, 06:40 WIB

Data Cleansing BPJS Kesehatan Segera Tuntas

ATIKAH ISHMAH WINAHYU | Humaniora
Data Cleansing BPJS Kesehatan Segera Tuntas

MI/Susanto
RAKBER DEFISIT BPJS: Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri)

 

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta secepatnya melakukan data cleansing pada sekitar 10 juta peserta sebelum menaikkan iuran bulanan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pun memastikan proses tersebut akan dilakukan dalam waktu yang singkat.

Diungkapkan, dari 10 juta data saat ini sudah ada 8 juta data yang siap diproses (cleansing). "Saya kira kalau bisa bulan depan selesai. Tapi, ini kan persoalan bukan di BPJS sendiri, ada Kemensos dan Kemendagri, bagaimana kita bisa selesaikan bertiga," ujar Fahmi di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Fahmi menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan tengah menangani tiga hal sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang mengalami defisit. Pertama yaitu membentuk tim bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kecurangan (fraud) baik yang terjadi di rumah sakit, peserta, maupun petugas BPJS. Kedua, bekerja sama dengan Kemenkes untuk memperbaiki sistem rujukan yang saat ini tinggal menanti penguatan regulasi. "Kita bekerja sama dengan Kemenkes terkait regulasi-regulasi yang mengatur lebih detail tentang rujuk balik, khususnya rujuk balik dengan sistem daring yang selama ini sedang kita kembangkan," jelasnya.

Berikutnya, strategic purchasing yang menjadi isu penting di BPJS Kesehatan. Menurut Fahmi sampai saat ini BPJS lebih cenderung berada pada posisi passive purchaser. "Kita berharap ke depan bisa menjadi active purchaser sehingga hal-hal terkait dengan penentuan tarif, menghitung ulang manfaat, kemudian kaitannya dengan benefit yang diberikan dan lain-lain itu perannya dapat lebih lah BPJS. Karena kita tahu persis berapa uang yang kita punya, berapa banyak kasus yang ditangani, kita harus jaga keseimbangan itu," tuturnya.

Jawab kritik

Adanya kritik keras terkait rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa kenaikan iuran tidak akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Pasalnya, pemerintah masih akan tetap mengucurkan dana bagi BPJS Kesehatan.

Saat ini pemerintah masih menanggung iuran dari sekitar 30% pengguna BPJS. Iuran dari 96,5 juta pengguna BPJS Kesehatan dibayar pusat dan pemerintah daerah juga turut membantu menyalurkan dana kepada 37,4 juta pengguna. Kemenkeu pun menegaskan hanya kelas 1 dan 2 yang diusulkan iurannya naik 100%, kelas 3 naik 65%.

Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menambahkan bagi peserta mandiri kelas 3 yang tidak mampu dapat dimasukkan ke Basis Data Terpadu Kemensos sehingga berhak untuk masuk penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah. (H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More