Senin 09 September 2019, 23:15 WIB

Yuk, Sehari tanpa Kendaraan Pribadi

Ant/J-3 | Megapolitan
Yuk, Sehari tanpa Kendaraan Pribadi

MI/BARY FATHAHILAH
Suasana lalulintas di DKI Jakarta.

 

KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo berharap kebijakan pemberlakuan sehari tanpa kendaraan pribadi yang dilakukan pihaknya menular di kantor-kantor pemerintah yang ada di Jakarta.

"Kita sudah mengimplementasikan dan mendorong terjadinya kinerja lalu lintas dan kualitas udara yang membaik, karena kita juga telah meninggalkan kendaraan pribadi di rumah," kata Syafrin di Jakarta, kemarin.

Pemberlakuan sehari tanpa kendaraan sebagai bentuk dukungan Dinas Perhubungan atas Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Syafrin menambahkan kebijakan sehari tanpa kendaraan untuk kantor pemerintah, tidak wajib di hari Rabu seperti Dinas Perhubungan, tetapi dapat menggunakan hari-hari lain di saat waktu kerja.

"Paling tidak, satu kantor menetapkan satu hari tanpa kendaraan pribadi. Terserah pilih hari apa," harap Syafrin.

Program Rabu tanpa kendaraan pribadi yang digagas Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara menuai komentar beragam sejumlah kalangan.

"Itu ide yang tidak relevan dengan kondisi riil saat ini. Rabu itu hari kerja, bukan libur. Lalu warga menggunakan kendaraan apa saat beraktivitas?" ujar Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan di Jakarta, kemarin.

Wacana tersebut, kata dia, bisa dijadikan pertimbangan apabila layanan transportasi umum di Jakarta sudah terintegrasi ke seluruh penjuru Ibu Kota dan sekitarnya.

Hasil kajian pihaknya menyebutkan moda transportasi massal di Jakarta masih jauh dari harapan. Sebab, belum ada garansi untuk keselamat-an, keamanan, kenyamanan, hingga prediksi waktu.

Sehingga banyak masyarakat yang hingga kini masih memilih kendaraan pribadi seperti mobil atau motor sebagai kendaraan utama.

"Yang paling kacau, karena pemerintah menggunakan transportasi itu sebagai pelayanan 'profit oriented'. Padahal transportasi itu merupakan pelayanan public oriented," katanya.

Saat dihubungi terpisah, Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestro Jakarta Timur KBP Sutimin mendukung wacana tersebut. Dengan demikian polusi dan kemacetan bisa berkurang di Jakarta.

"Itu bagus, kita dukung. Karena salah satunya ngurangin kendaraan yang ada di jalan raya, tentunya akan ngurangin polusi udara yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Menurut Sutimin perlu konsistensi dari pihak penyelenggara terhadap kebijakan yang diterapkan agar hasilnya optimal. Konsistensi yang dimaksud, berkaitan dengan sanksi tegas bagi para pelanggar yang bisa memberikan efek jera.

"Mungkin bisa nanti tindak lanjutnya kalau evaluasi-nya bagus. Ya bisa juga buat contoh yang lainnya. Harus konsisten agar bisa terus berjalan," katanya. (Ant/J-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More