Senin 09 September 2019, 21:35 WIB

Pacu Pengawasan, Jamdatun Gandeng Surveyor Indonesia

Atalya Puspa | Ekonomi
Pacu Pengawasan, Jamdatun Gandeng Surveyor Indonesia

Dok. Surveyor Indonesia
Kerja sama Surveyor Indonesia dengan Jamdatun untuk pendampingan proses bisnis

 

SURVEYOR Indonesia bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia  untuk mendampingi jalannya proses bisnis. Selain itu mereka juga bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Diharapkan melalui kesepakatan bersama ini, kami akan mendapatkan bantuan hukum berupa pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara," ujar Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M Noer dalam keterangan resminya, Senin (9/9).

baca juga: Surveyor Indonesia Catat Laba Rp102 M di Semester I-2019

Kerja sama itu, kata dia, untuk mendampingi proses bisnis perusahaan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan proyek pembangunan nasional di berbagai bidang.

Dalam hal ini melalui kegiatan QA/QC (Quality Control/ Quality Assurance), Testing and Commissioning sesuai dengan spesifikasi, standar, biaya dan target waktu yang telah ditentukan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Ia berharap kesepakatan bersama ini diharapkan Surveyor Indonesia dapat terus meningkatkan penerapan GCG di perusahaan, meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum yang mungkin timbul untuk mencegah pelanggaran sebagai bentuk pencegahan, serta meningkatkan pemahaman dan penguasaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan korporasi.

Selain itu, Surveyor Indonesia juga mengadakan knowledge sharing bersama dengan Jamdatun dalam rangka peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, Loeke Larasati mengatakan sangat mengapresiasi kesepakatan bersama ini dan siap memberikan dukungannya kepada Surveyor Indonesia.

"Kami akan semaksimal mungkin memberi dukungan kepada Surveyor Indonesia," ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara Surveyor Indonesia dan jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah terutama dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

“Kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN, termasuk Surveyor Indonesia tentunya membutuhkan dukungan institusi formal yang memiliki tupoksi dan kompetensi yang telah teruji dalam menjalankan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” pungkasnya. (RO/Ata/A-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More