Senin 09 September 2019, 20:55 WIB

Ribuan Pasukan TNI-Polri Bertahan Jamin Keamanan di Papua

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Ribuan Pasukan TNI-Polri Bertahan Jamin Keamanan di Papua

ANTARA
Pasukan TNI menjaga keamanan di Papua

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, membeberkan sebanyak 6.500 pasukan gabungan TNI-Polri masih berada di Papua dan Papua Barat. Kehadiran mereka untuk memberikan perlindungan keamanan dan bukan menakut-nakuti masyarakat.

"Jadi jangan kemudian disebut bahwa TNI, Polri, menggeruduk di sana, mengadakan aksi menakut-nakuti rakyat. Ini berita enggak benar," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (9/9).

Ia pun menepis isu yang menyebut banyaknya personel dikirim ke bumi cenderawasih untuk melakukan tindakan represif. Menurut dia, pasukan keamanan ditempatkan justru untuk melindungi masyarakat, melindungi objek vital, instalasi penting, dan fasilitas umum dari aksi perusakan ataupun pembakaran.

"Selain itu kehadiran mereka juga diinstruksikan untuk persuasif edukatif, kompromi ajak masyarakat jangan demo, jangan merusak. Juga mengajak masyarakat pendatang maupun masyarakat asli untuk berdampingan seperti biasa."


Baca juga: Pemuka Agama Minta Pemerintah Utamakan Dialog dalam Kasus Papua


Wiranto menambahkan, pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat punya misi tambahan, yaitu membersihkan puing-puing sisa kebakaran dan kerusakan pascainsiden kerusuhan, beberapa waktu lalu. Langkah itu dilakukan agar Kementerian PUPR bisa masuk dan membangun kembali fasilitas yang rusak.

"Sudah ada instruksi Presiden segera dilakukan pembangunan kembali agar segera bisa berfungsi obyek-obyek penting serta fasilitas umum. Tadi dalam rapat paling tidak sudah tersedia dana Rp100 miliar untuk membangun itu," katanya.

Sedangkan untuk perbaikan bangunan milik perorangan yang ikut dirusak, imbuh dia, pemerintah pun masih memikirkan sumber bantuan, sehingga masyarakat yang menjadi korban nantinya bisa membangun kembali rumah atau tokonya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More