Senin 09 September 2019, 18:00 WIB

PDIP dan Demokrat Belum Serahkan Nama untuk Pimpinan DPRD DKI

Insi Nantika Jelita | Megapolitan
PDIP dan Demokrat Belum Serahkan Nama untuk Pimpinan DPRD DKI

MI/Galih Pradipta
Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif

 

PIMPINAN sementara DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, menuturkan pihaknya belum merampungkan pimpinan definitif. Ada dua fraksi yang hingga kini belum menyerahkan nama sebagai pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta.

"Rapatnya masih berjalan, ini kali keempat. Tinggal dua lagi belum selesai, yaitu PDIP dan Demokrat. Dari Gerindra, PAN dan PKS sudah," ujarnya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/9).

Baca juga: Bertemu Anies, NasDem Ingin Berkontribusi Tangani Masalah Jakarta

Syarif membeberkan bahwa nama yang diusulkan dari fraksi PAN untuk menjadi pimpinan definitif ialah putri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Zita Anjani. Lalu, dari fraksi PKS mengusulkan nama Abdurahman Suhaimi.

Sampai saat ini, pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) masih berlangsung di DPRD DKI Jakarta. Pelantikan pimpinan DPRD dijadwalkan pada 16 September mendatang

"Sambil berjalan kita selesaikan tata tertib, rencananya kita sebelum tanggal 19. Ya mungkin di tanggal 16 atau 17 untuk paripurna pelantikan pimpinan DPRD," terang Syarif.

Ia mengatakan seharusnya batas waktu penyerahan nama pimpinan definitif hari ini. Surat telah dikirimkan sejak 3 September. Terkait pembahasan tatib dan AKD, Syarif menyampaikan saat ini masih berjalan.

Baca juga: Hari Pertama Perluasan Ganjil-Genap, 941 Pengemudi Kena Tilang

Targetnya paling lambat tanggal 19 September bisa dilaksanakan paripurna untuk pengesahan AKD termasuk pimpinan dewan. Namun, bisa saja pelantikan dilakukan lebih cepat, 16 atau 17 September.

"(Untuk tatib) sekarang lagi jalan. Hari ini bahas lagi yang kelima (rapatnya), mudah-mudahan lancar. Sekitar Kamis atau Jumat kita konsultasi lagi ke Kementrian Dalam Negeri," tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More