Senin 09 September 2019, 17:30 WIB

BPJS Kesehatan akan Selesaikan Data Cleansing Secepatnya

Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora
BPJS Kesehatan akan Selesaikan Data Cleansing Secepatnya

ANTARA
Layanan di BPJS Kesehatan

 

BPJS Kesehatan diminta untuk melakukan data cleansing pada sekitar 10 juta peserta sebelum menaikkan iuran bulanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, memastikan proses tersebut akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 8 juta data yang siap diproses (cleansing).

Baca juga: 24 Sekolah Dapat Pendidikan Pengembangan Kapasitas Guru

"Saya kira kalau bisa bulan depan selesai, kita selesaikan. Tapi ini kan persoalan bukan di BPJS sendiri, ada Kemensos (Kementerian Sosial) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) bagaimana kita bisa selesaikan bertiga," ujar Fahmi saat ditemui di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (9/9).

Fahmi menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan tengah menangani tiga hal sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang tengah mengalami defisit.

Pertama, yaitu membentuk tim bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kecurangan (fraud) baik yang terjadi di rumah sakit, peserta, maupun petugas BPJS. Pembentukan tim tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan atau Fraud dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kedua, bekerja sama dengan Kemenkes untuk memperbaiki sistem rujukan yang saat ini tinggal menanti penguatan regulasi.

"Kita bekerja sama dengan Kemenkes terkait regulasi-regulasi yang mengatur lebih detail tentang rujuk balik, khususnya rujuk balik dengan sistem online yang selama ini sedang kita kembangkan, tinggal penguatan regulasi," jelasnya.

Sedangkan yang ketiga, yakni strategic purchasing yang menjadi isu penting di BPJS Kesehatan. Sebab, menurut Fahmi sampai saat ini BPJS lebih cenderung berada pada posisi passive purchaser.

"Kita berharap ke depan bisa menjadi active purchaser sehingga hal-hal terkait dengan penentuan tarif, menghitung ulang manfaat, kemudian kaitannya dengan benefit yang diberikan dan lain-lain itu perannya dapat lebih lah BPJS. Karena kita tahu persis berapa uang yang kita punya, berapa banyak kasus yang ditangani, kita harus jaga keseimbangan itu," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek, menegaskan bahwa proses cleansing data akan diselesaikan secepatnya, bahkan kurang dari waktu yang diperkirakan DPR, yakni setahun. "Enggak (setahun) cleansing data harus secepatnnya. Ini sudah dimulai oleh Kemensos," tegasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pun menuturkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyulitkan masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu. Sebab, pemerintah masih akan tetap mengucurkan dana bagi BPJS Kesehatan.

"Kritik yang mengatakan kenaikan (iuran BPJS Kesehatan) akan memberatkan itu salah, karena kami masih akan membayarkan iuran untuk masyarakat tidak mampu. Kami menyadari pelayanan kesehatan harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Sri Mulyani.

Baca juga: Kesehatan BJ Habibie Membaik

Dia mengungkapkan, saat ini pemerintah masih menanggung iuran dari sekitar 30% pengguna BPJS.

Iuran dari 96,5 juta pengguna BPJS Kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah juga turut membantu menyalurkan dana kepada 37,4 juta pengguna. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More