Senin 09 September 2019, 14:28 WIB

Pilkada di 252 Daerah akan Menelan Rp10,9 Triliun

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Pilkada di 252 Daerah akan Menelan Rp10,9 Triliun

MI/PIUS ERLANGGA
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

 

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa pilkada serentak yang akan digelar pada 2020 mendatang akan memakan dana Rp10,9 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pramono saat menjelaskan mengenai total usulan penganggaran Pilkada atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Dana sebesar Rp10,9 triliun tersebut untuk 252 daerah dari 270 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik provinsi dan kabupaten/kota.

"Sementara, total usulan anggaran atau NPHD 18 daerah dari 270 daerah pilkada belum diserahkan," kata Pramono.

KPU akan segera mengirimkan surat untuk mengingatkan 18 KPU daerah ini agar segera menyelesaikan usulan NPHD.

"Selanjutnya agar usulan NPHD ini segera dikomunikasikan dengan Pemda dan DPRD masing-masing," ujar Pramono.

Sementara, NPHD paling lambat pada awal bulan Oktober nanti.

"Penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober, diusahakan sebelum itu sudah selesai semua," cetusnya.

Baca juga: Launching Pilkada 2020 akan Digelar 23 September

Terdapat 18 daerah yang belum menyerahkan NPHD diantaranya KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Solok, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Bangka Selatan, Yalimo, Supiori.

Lanjut, Kabupaten Asmat, Boven Digul, Waropen, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Kerom, Nabire, Marauke, dan Kota Sungai Penuh.

Diketahui, penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk Pemilihan Gubernur dilakukan di 9 Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten disebut ada 224 wilayah dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi. Adapun tanggal pencoblosan Pilkada 2020 ialah 23 September. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More