Senin 09 September 2019, 12:30 WIB

Menkumham Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK

Akmal Fauzi | Politik dan Hukum
Menkumham Temui Jokowi Bahas Draf Revisi UU KPK

ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menkumham Yasonna Laoly berjalan meninggalkan kompleks Istana Kepresidenan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Jakarta.

 

PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempelajari draf revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Yasonna usai dipanggil Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9).

“Saya diberikan draf Revisi UU KPK untuk saya pelajari. Itu saja dulu. Kita akan pelajari dulu, kita lihat nanti seperti apa," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/9) siang.

Yasonna menambahkan presiden memberikan arahan untuk mempelajari draf itu dengan hati-hati.

Baca juga: Fahri Hamzah Minta Pegawai KPK Jangan Berpolitik

Saat ditanya ihwal banyaknya penolakan terhadap revisi UU KPK, Yasonna meminta waktu untuk mempelajari draf terlebih dahulu. Termasuk soal beberapa poin-poin dalam draf tersebut yang dinilai melemahkan KPK.

“Kita lihat saja. Semua institusi kan harus ada check and balance," ujar Yasonna.

Sebagai informasi, DPR mengusulkan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Hal itu sebagaimana pembahasan yang mengemuka dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (5/9).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku masih belum melihat isi dari revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi DPR.

Meski demikian, ia berharap DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat KPK. (OL-2)

Baca Juga

ASN

Sikap Partisan ASN Hanya Boleh di Bilik Suara

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 02:05 WIB
Bilik suara menjadi tempat ASN untuk memilih orang yang dikehendaki sebagai pemimpin dapat disalurkan. Di luar bilik suara ASN tidak perlu...
DOK MI

Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 29 Oktober 2020, 01:40 WIB
Salah satu kelompok masyarakat rentan yakni masyarakat adat yang tinggal di hutan lindung. Mereka tidak bisa memberikan hak pilih karena...
Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya