Senin 09 September 2019, 12:45 WIB

Keroyok Kemiskinan, Percepat Pengentasan

Lilik Darmawan | Nusantara
Keroyok Kemiskinan, Percepat Pengentasan

MI/LILIK DARMAWAN
Warga di Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) tengah membersihkan glagah arjuna hasil panen.

 

DI jalanan desa, Aksin, 29, sibuk membersihkan Glagah Arjuna (Themeda villosa), sejenis rumput dengan ketinggian 1-2 meter. Tanaman itu tumbuh di antara rerimbunan tanaman hutan di Desa Jingkang, Kecamatan Karangjambu, Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng).

Aksin adalah pengepul Glagah Arjuna dari masyarakat.

"Biasanya, panen Glagah Arjuna setahun sekali. Satu keluarga biasanya mampu panen 1-2 ton dengan harga Rp8 ribu per kg. Kalau saya sebagai pengumpul dan menjual ke luar kota. Glagah Arjuna yang telah dibersihkan dihargai Rp15 ribu per kg," jelasnya saat ditemui Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Aksin adalah salah satu warga di desa miskin Jingkang yang mulai terlepas dari jerat kemiskinan.

Setiap pekan, ia mampu menjual sebanyak 1 ton hingga 1,5 ton ke Magelang dan Boyolali.

Di sana, Glagah Arjuna menjadi bahan baku dibuat jadi sapu dan diekspor ke Korea Selatan.

"Saya baru bisa memasok bahan bakunya, mereka yang membuat sapunya dan mengekspor ke Korea. Inilah yang seharusnya dipikirkan ke depan, agar kami juga bisa seperti mereka," ujarnya.

Perangkat Desa Jingkang Muhyidin mengatakan wilayah desa setempat merupakan zona merah kemiskinan. Dari 1.100 kepala keluarga (KK) atau lebih dari 4.414 jiwa, 636 KK di antaranya tergolong miskin.  

Baca juga: Dusun Sirap, Naik Kelas dengan Desa Wisata

Ia mengungkapkan, Jingkang merupakan wilayah terpencil dengan jarak dari Kota Purbalingga sejauh 35 km. Wilayahnya di lereng pegunungan, seperti Gunung Beser, Gunung Cemara, Gunung Siberuk dan Gunung Jager.

Bahkan,  dulu sebelum ada aspal, untuk mencapai Purbalingga harus berjalan kaki selama 3 jam. Jalan aspal baru ada sekitar 2002-2003, kemudian listrik masuk 2005.

"Sebelum listrik PLN masuk, kami menggunakan kincir kayu dengan memanfaatkan aliran Kali Lempayan, Kali Marau, dan Kali  Jingkang. Dari kincir kayu itu, kami mengalirkan listrik ke masing-masing rumah," katanya.

Dalam perjalanannya, ada bantuan dari Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng. Kondisi Jingkang mulai kelihatan berubah ketika infrasruktur dibangun. Jalanan sekarang aspalnya bagus. Sehingga orang tidak lagi kesulitan datang ke Jingkang.

"Di sisi lain, ada program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi. Ada puluhan rumah dan ratusan paket jambanisasi. Bantuan itu mulai dari Pemkab, Pemprov, maupun pihak ketiga dengan dana CSR. Untuk jambanisasi, misalnya, dari 336 KK yang tidak mempunyai jamban, sudah terfasilitasi 300 KK," jelasnya.

Program karitatif masih tetap diteruskan serta dipadu dengan pemberdayaan.

Pemprov Jateng, katanya, telah turun tangan langsung  mendampingi desa miskin, salah satunya Jingkang. Sebab, Pemprov setempat mempunyai program satu organisasi pemerintah daerah (OPD), satu desa binaan.

"Kalau desa kami menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)  Jateng. Maka potensi yang ada di Jingkang seperti Glagah Arjuna, kopi, kapulaga, dan gula aren diharapkan dapat terus dikembangkan. Tahun ini, misalnya, kelompok tani kopi Jingkang mampu meraih juara harapan III di tingkat Provinsi Jateng. Yang menjadi pekerjaan rumah ke depan soal permodalan dan pemasaran. Sehingga menjadi upaya percepatan pengentasan kemiskinan," kata Muhyidin.

Kepala Disperindag Jateng Muhammad Arif Sambodo kepada Media Indonesia mengatakan pihaknya menjadikan Jingkang sebagai desa binaan.

Sesuai dengan program Ganjar-Yasin yakni satu OPD, satu desa binaan, Disperindag Jateng memilih Jingkang karena sebelumnya sudah pernah memberikan pelatihan di desa setempat.

"Salah satu potensi yang ada adalah glagah. Dinas melalukan eksekusi untuk pelatihan-pelatihannya dan sudah kontak dengan eksportir. Dengan pelatihan, maka warga bisa menjadi perajin sapu glagah yang handal dan pasar ekspornya sudah ada yakni Korea. Jadi kalau selama ini ada yang jual bahan baku, maka sekarang perlu ada nilai tambahnya. Dengan pendekatan kelompok dan produksi massal," ungkapnya.

Selain itu, potensi lainnya adalah pengembangan komoditas kopi, gula aren, dan kapulaga.

"Untuk komoditas kopi, kami telah membawa pameran ke mana-mana. Tantangan berikutnya adalah bagaimana warga dapat melakukan roasting atau sangrai hingga pengemasan, sehingga ada branding kopi dari Jingkang," ujar Arif.

Ia mengatakan pendampingan yang dilakukan tidak melulu yang berhubungan dengan tupoksi Disperindag.

"Karena untuk program jambanisasi dan rehab  RTLH masih akan terus berjalan, maka kami melibatkan OPD lainnya, meski leading sector tetap Disperindag. Jadi ada program yang secara komprehensif. Namanya juga keroyokan untuk mengentaskan kemiskinan," tegasnya.

Konsep-konsep itulah yang dijadikan pijakan Pemprov Jateng untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Saat ulang tahun Jateng ke-69 pada 15 Agustus lalu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan kalau kemiskinan di Jateng menurun hingga 1 juta orang. Hal itu didasarkan pada data BPS pada Maret 2019, warga miskin di Jateng turun hingga 1,093 juta lebih.

"Punika data BPS lhos, mboten kula ingkang matur (data ini dari BPBS lho, buka saya yang mengatakan)," kata Gubernur dalam sambutan berbahasa Jawa seperti keterangan tertulis secara resmi Pemprov Jateng.

Setiap tahunnya, angka kemiskinan di Jateng terus menurun. Bahkan, pada 2018 lalu, Jateng menjadi provinsi dengan penurunan angka kemiskinan terbaik secara nasional.

Ketika kunjungan dinas di Purbalingga pada Kamis (5/9) lalu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengatakan selain meneruskan pembangunan infrastruktur yang telah dirasakan dampaknya, saat ini juga fokus pada pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Misalnya, pembangunan RTLH yang tentu akan berdampak pada SDM yang sehat. Kemudian nantinya juga diperhatikan soal pendidikannya.

"Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp234,2 miliar untuk rehabilitasi sebanyak 23.420 rumah, karena masing-masing rumah mendapat jatah Rp10 juta. Purbalingga sebagai salah satu kabupaten yang masuk dalam zona merah kemiskinan mendapat Rp6,27 miliar untuk merehab 627 rumah," katanya.

Sebagai catatan, pada perjalanan periode pertama Ganjar Pranowo sebagai Gubernur, telah melakukan rehabilitasi sebanyak 51 ribu lebih RTLH yang tersebar di seluruh Jateng.

Seperti tahun sekarang, dalam merehabilitasi RTLH, Pemprov Jateng tidak berjalan sendiri, melainkan mengajak dunia usaha baik swasta, BUMN dan BUMD untuk ikut serta melalui dana CSR.

Di sisi lain, Pemprov Jateng juga mengembangkan bantuan operasional sekolah (BOS) Daerah dengan nilai alokasi Rp1,67 triliun, sebagai bagian dari program sekolah tanpa sekat.

Program sekolah tanpa sekat mewajibkan pemerintah untuk jemput bola mencari anak-anak di Jateng untuk sekolah semuanya.

"Tidak hanya itu, guru-guru mengaji di Jateng mendapat insentif dari pemprov senilai Rp205 miliar untuk 171 ribu lebih guru agama. Jadi, selain tetap membangun infrastruktur, Pemprov Jateng fokus pengembangan
SDM," ujarnya.

Dengan mengembangkan satu OPD satu desa binaan, kata Wagub, pihaknya meminta seluruh pemangku kebijakan untuk terlibat.

"Cerita soal ego sektoral tidak ada lagi, karena kami memiliki buku panduan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan seluruh OPD. Jadi ada satu OPD sebagai leading sector, tetapi OPD lainnya akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Inilah yang disebut dengan keroyokan menanggulangi kemiskinan. Sejauh ini kerja sama antar-OPD telah berjalan lancar dipadukan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa masing-masing," tandasnya.

Sebagai terobosan dalam penanggulangan korupsi, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 10 tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi dan sebagai penerapan pilot project ada 23 SMA/SMK di Jateng. Ke depan menyusul untuk diterapkan di 316 SMA/SMK di Jateng. Bahkan, di kalangan mahasiswa terbentuk 30 agen antikorupsi.

Seluruh program yang kini dijalankan muaranya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jateng, dengan membangun infrastruktur dan SDM. Program tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi keroyokan demi percepatan penanggulangan kemiskinan. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More