Senin 09 September 2019, 00:10 WIB

Subsidi Listrik Dicabut Inflasi Menyambut

Atalya Puspa | Ekonomi
Subsidi Listrik Dicabut Inflasi Menyambut

ANTARA
Petugas merapihkan meteran listrik pada sebuah rumah susun di Jakarta

 

EKONOM mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam rencana pencabutan subsidi listrik bagi golongan 900 volt ampere (VA) pada 2020 mendatang.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih lambat, pencabutan subsidi yang sedianya bertujuan mengurangi beban APBN itu dikhawatirkan justru akan menimbulkan inflasi.

"Sebenarnya pencabutan subsidi listrik itu kurang tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih melambat, bisa berdampak pada kenaikan inflasi yang cukup besar," ujar ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kemarin.

Rencana pencabutan subsidi itu telah disepakati pemerintah dan DPR dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR, Selasa (3/9) lalu. Pelanggan yang akan dicabut subsidinya ialah pelanggan yang masuk kategori rumah tangga mampu (RTM) yang jumlahnya mencapai 24,4 juta pelanggan. Adapun pelanggan 900 VA yang masuk kategori miskin, yang jumlahnya mencapai 7,17 juta, tidak akan dicabut subsidinya.

"Jangan sampai terulang kembali kejadian di 2017 saat pemerintah mencabut subsidi rumah tangga yang dikategorikan mampu, imbasnya justru terjadi inflasi administered prices yang naik menjadi 8,7%. Inflasi saat itu dipicu salah satunya oleh pencabutan subsidi listrik," urai Bhima.

Selain mengakibatkan inflasi, sambungnya, pencabutan subsidi listrik juga akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Disposable income yang harusnya untuk belanja lain akhirnya sebagian tergerus untuk membayar tagihan listrik.

"Artinya ada tekanan pada daya beli. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh di bawah 5% dan efek ke pertumbuhan ekonomi yang makin melambat ke 4,9%," imbuhnya.

Bhima juga merisaukan validitas data pelanggan yang dipegang PLN. Jika datanya tak valid, subsidi yang selama ini seharusnya diberikan kepada keluarga miskin menjadi salah sasaran.

"Jadi, pemerintah dan PLN sebaiknya validasi data dulu secara hati-hati sebelum main cabut subsidi. Imbas ke angka kemiskinan juga perlu diperhatikan kalau data belum valid," tandasnya.

 

Data warga miskin

Saat dihubungi di kesempatan terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai teknis pencabutan subsidi listrik tersebut.

Meski begitu, ia meyakini pencabutan subsidi listrik harus dilakukan agar subsidi dari pemerintah jadi efisien dengan menyasar kelompok miskin saja.

Nantinya pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mendata jumlah masyarakat miskin yang akan mendapatkan subsidi tersebut.

"Intinya DPR meminta yang disubsidi hanya konsumen 900 VA untuk kelompok miskin. Datanya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial yang mendata penduduk miskin berdasarkan data terpadu dari TNP2K dan basis data BPS," ucapnya.

Dengan penghapusan golongan RTM penikmat daya 900 VA itu maka subsidi listrik akan menjadi Rp54,79 triliun dari sebelumnya Rp62,2 triliun. (*/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More