Minggu 08 September 2019, 13:53 WIB

PDIP Harap RUU KUHP Bisa di "Carry Over"

Putra Ananda | Politik dan Hukum
PDIP Harap RUU KUHP Bisa di "Carry Over"

MI/Susanto
Anggota Komis III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, Pasaribu

 

ANGGOTA Komis III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mengatakan pihaknya akan mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilanjutkan pada parlemen periode berikutnya atau carry over.

Hal ini dilakukan lantaran regulasi yang diproyeksikan menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda itu masih menyisakan sejumlah pasal kontroversial.

Baca juga: 19.955 Orang Tandatangani Petisi Presiden Tolak Revisi UU KPK

"Jika belum dapat rampung akhir periode ini, akan diusulkan untuk dimasukkan dalam carry over rancangan undang-undang yang pembahasannya langsung dapat dilanjutkan pada periode DPR RI 2019-2024," tutur Masinton, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (8/9).

Untuk diketahui, jelang berakhirnya periode keanggotaan DPR 2014-2019, saat ini Komisi III memiliki tugas yang tidak sedikit. Dalam minggu ini, Komisi III akan segera melakukan uji kelayakan terhadap 10 nama calon pimpinan (capim) KPK. Selain itu, disaat yang bersamaan Komisi III juga sedang melakukan pembahasan RUU Pemasyarakatan.

"Kalau surat presiden nanti sudah diterima oleh DPR tentang pembahasan revisi UU KPK, maka pembahasannya akan didelegasikan ke Badan Legislasi DPR RI," ungkapnya.

Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menjelaskan bahwa sebagian besar masukan dan catatan yang diberikan oleh masyarakat sipil sudah diakomodasikan dalam pembasahan dan perbaikan isi RUU KUHP.

Kendati demikian, Arsul tidak menampik bahwa ada beberapa masukan yang tidak bisa diakomodasikan karena DPR dan pemerintah memiliki politik hukum yang berbeda dengan usulan elemen masyarakat sipil.

"Contoh, soal penghinaan presiden itu. Mereka kan maunya tidak ada sama sekali, namun kami ingin tetap ada dengan mengubah rumusan dan sifat delik sehingga tidak bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," tuturnya.

Baca juga: Imigrasi belum Terima Permohonan Pencabutan Paspor Veronica Koman

Ketentuan tentang pidana penghinaan presiden diatur dalam Pasal 219 dan Pasal 241 dalam RUU KUHP. Pasal itu mengatur siapapun yang melakukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden terancam pidana penjara paling lama 4,5 tahun dan denda.

Sementara, Pasal 241 mengatur bahwa orang yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda. Elemen masyarakat sipil sebelumnya menilai bahwa pasal tersebut pernah dibatalkan oleh MK di tahun 2006.  (OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More