Minggu 08 September 2019, 13:45 WIB

Cara Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0

Irvan Sihombing | Humaniora
Cara Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0

Istimewa
Seminar Nasional kedua pra-munas KAGAMA di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9).

 

PEMERINTAH menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas nasional.

Tahun ini, Presiden Joko Widodo telah menyusun rencana jangka menengah pembangunan SDM, termasuk salah satunya diluncurkannya Kartu Prakerja pada 2020.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Hanif Dhakiri dalam Seminar Pramunas Kagama, Sabtu (7/9) di di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Nanti pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun untuk melatih angkatan kerja kita agar memiliki kompetensi dan bisa masuk ke pasar kerja, atau bisa memulai wirausaha,” uajr Hanif selaku keynote speaker.

Menurut Hanif, di tengah dunia yang berubah saat ini terutama dari struktur bisnis dan struktur ekonomi, maka inovasi yang menjadi kunci dari pertumbuhan dan kemajuan.

“Inovasi titik letaknya ada pada manusia,” ungkapnya.

Baca juga: Sekolah Sukma Bangsa Pidie Gencarkan Gerakan Pakai Tumbler

Namun, kata Hanif, ada sejumlah masalah dan tantangan yang harus kita pahami bersama secara jernih menyangkut isu pembangunan SDM.

Menurut Hanif, daya saing SDM atau tenaga kerja Indonesia relatif rendah.

Hal itu berpangkal dari luaran pendidikan formal yang belum siap kerja, kualitas SDM didominasi lulusan berpendidikan rendah, kesenjangan SDM tidak merata, produktivitas masih rendah, dan pihak industri belum berpihak pada tenaga kerja yang ada.

Di sisi lain, limpahan bonus demografi pada 2025-2035 diperkirakan sebanyak 70% berasal dari usia produktif dan 30% berusia muda, antara 15-35 tahun.

“Kuncinya untuk mengelola bonus demografi adalah kesehatan, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan iklim ketenagakerjaan,” kata Hanif.

Untuk itu, pihaknya antara lain mendorong peningkatan mutu pelatihan vokasi di Indinesia.

Hal itu ditempuh dengan melibatkan industri untuk menyusun standar kompetensi program dan kurikulum pelatihan.

Di bidang kurikulum, pemerintah menggodog penyempurnaan komposisi skill seperti technical skill, soft skill, dan digital skill.

“Kita juga melakukan reorientasi kejuruan dan program pelatihan disesuaikan dengan potensi daerah, dan mendorong kerja sama dengan industri dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi,” paparnya.

Seminar kali ini merupakan seminar kedua dari rangkaian seminar pramunas XIII Kagama di lima kota lima pulau, selain di Semarang pada 22 September bertema pendidikan, selanjutnya digelar di Manado, Medan dan Bali.

Munas Kagama XIII akan diselenggarakan di Bali pada 15-17 November 2019 mendatang yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi.

Hasil dari seminar akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi nyata Kagama untuk pembangunan bangsa.

Seminar ini juga menghadirkan Bambang Satrio Lelono (Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan), Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant CARE), dan Aji Erlangga Martawireja (CEO Pengiriman Pemagangan ke Jepang)

Acara seminar yg dihadiri peserta 700an orang inj turut dihadiri Rektor UGM Panut Mulyono beserta jajarannya, serta perwakilan Pengda dan Pengcab Kagama se Kalimantan Timur. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More