Minggu 08 September 2019, 07:40 WIB

Pengembangan Pariwisata Terkendala Perizinan Berbelit

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pengembangan Pariwisata Terkendala Perizinan Berbelit

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono.

 

PENGEMBANGAN industri pariwisata di Indonesia masih ter­kendala perizinan yang berbelit di tingkat pemerintah daerah.

Hal itu akhirnya membuat para investor enggan masuk karena malas berhadapan dengan aturan tumpang tindih, multitafsir, dan tidak jelas.

Persoalan itu diungkapkan Koordinator Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Taufik Widjoyono, Sabtu (7/9).

“Pernah dalam satu kesempatan, alat-alat kita untuk pelebaran jalan KSPN Danau Toba sudah ada di lokasi. Namun, tiba-tiba ada yang datang dan pengerjaan tidak bisa dilakukan. Harus bayar ini itu dulu,” ujar Taufik.

Kendala-kendala seperti itulah, yang menurut Taufik, akan dihilangkan. Pemerintah pusat akan melakukan intervensi lebih jauh untuk memastikan pengembangan daerah wisata dapat berjalan sesuai rencana.

Salah satu upaya intervensi yang akan dilakukan ialah dengan membangun destination management office yang akan berisikan tim dari pemerintah pusat. Lembaga itu akan memastikan peraturan-peraturan di daerah dapat sejalan ­dengan visi dan misi pemerintah pusat.

Pada bagian lain, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional II Wilayah Sumatra Utara, ­Rikwanto Marbun, mengatakan Kementerian PU-Pera terus berupaya menyempurnakan pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Sumatra Utara.

Dalam periode 2016-2019, Kementerian PU-Pera melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan telah mengerjakan preservasi dan perbaikan Jalan Lingkar ­Samosir sepanjang 145,9 kilometer (km).

Kegiatan itu dimaksudkan untuk mempermudah akses dari dan menuju Samosir yang berada di tengah Danau Toba.

Pengerjaan Lingkar Samosir, menurut Rikwanto, terbagi ke dalam dua paket, yakni Paket I meliputi Tele-Pangururan-Onan Runggu sepanjang 77 km. Paket II meliputi Pangururan-Ambarita-Onan Runggu sepanjang 76,9 km. Kedua paket itu memakan biaya investasi sebesar Rp528 miliar masuk ke kontrak tahun jamak.

Rikwanto menambahkan, proyek itu akan segera rampung pada akhir tahun ini. “Selama ini kendala pasti ada, terutama dalam pembebasan lahan. Namun, itu bisa ditangani dengan baik,” ujar Rikwanto, Sabtu (7/9).

Setelah kondisi jalan seluruhnya mantap, ke depan pemerintah direncanakan akan melebarkan jembatan-jembatan di Lingkar Samosir. BBPJN II mencatat terdapat 88 jembatan dan 27 di antara mereka masih memiliki lebar yang belum mumpuni.

“Itu yang akan kita lebarkan sehingga mobil-mobil tidak perlu antre untuk menyeberang,” tuturnya. (Pra/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More