Sabtu 07 September 2019, 23:35 WIB

Soal Sampah Impor, Kemenlu Klaim sudah Komunikasi dengan Dubes

Melalusa Susthira K | Humaniora
Soal Sampah Impor, Kemenlu Klaim sudah Komunikasi dengan Dubes

Antara
Petugas menunjukkan kertas bekas impor yang dikirim dari Australia di Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) di Surabaya, Jatim, Selasa (9/7)

 

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) mengklaim telah berkomunikasi dengan duta besar negara terkait terkait bahan baku kertas dan plastik daur ulang yang bercampur sampah atau limbah yang masuk Tanah Air.

"Dalam komunikasi-komunikasi yang sudah ada di waktu-waktu yang lalu juga secara tidak langsung sudah disampaikan imbauan untuk juga memerhatikan masalah itu," ujar pelaksana tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi, Sabtu (7/9).

Pelaksana tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah. (Dok Antara)

Faizasyah menuturkan pihaknya juga telah berupaya menyuarakan kasus tersebut ke media-media asing. Dengan demikian, kasus tersebut dapat menjadi fokus perhatian internasional.

"Harus diingatkan oleh dunia internasional tidak hanya pemerintah bahwa tindakan tersebut membahayakan lingkungan. Jadi tidak hanya antar pemerintah tapi pelaku bisnis yang menyalahgunakan ekspor dan impor tersebut," tukasnya.

Ia berharap apabila kasus serupa terus berulang, pihak Bea Cukai selaku yang berwenang terkait ekspor dan impor barang dapat memeberikan sanksi yang tegas.

"Tugas dari Bea Cukai untuk memberikan sanksi mungkin untuk perusahaan yang mengimpornya dan perusahaan yang mengekspornya," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas (Rataskab) di Istana Bogor, 27 Agustus lalu, meminta agar duta besar negara-negara terkait dipanggil agar persoalan serupa tidak terulang kembali.

Baca juga: Menunggu Diplomasi Sampah Menlu Retno Marsudi

Pemerintah juga telah melakukan reekpsor sampah atau limbah sebanyak 415 kontainer ke negara-negara asal. (X-15)
 


 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More