Sabtu 07 September 2019, 19:22 WIB

Atasi Persoalan di Papua dengan Samakan Persepsi

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Atasi Persoalan di Papua dengan Samakan Persepsi

MI/Bary Fathahillah
Diskusi bertajuk Menanti Alternatif Bagi Penyelesaian Konflik dan Ketidakadilan di Jakarta, Sabtu (7/9).

 

GURU besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta Franz Magnis-Suseno berharap pemerintah menyamakan persepsi dengan masyarakat Papua.

"Mengapa kejadian Surabaya dan Malang menimbulkan reaksi hebat. Bagi saya reaksi orang Papua itu tidak bisa dipicu oleh beberapa orang asing tapi menunjukkan suatu ketidakpuasan, ketidakadilan, ketidakdiakui yang mendalam. Solusinya jelas meluruskan cara pandang yang sama antara masyarakat Papua dengan pemerintah," terang Magnis dalam diskusi bertajuk Menanti Alternatif Bagi Penyelesaian Konflik dan Ketidakadilan di Jakarta, Sabtu (7/9).

Menurut dia, Papua sudah sekitar 60 tahun terintegrasi dengan Indonesia namun masih belum merasa spontan mengakui sebagai orang Indonesia. Jelas ini terkait inti persoalan yang tak kunjung bisa dipecahkan pemerintah.

Ia mengatakan, gejolak yang terjadi di Papua harus segera diredam dengan dialog terbuka untuk menyerap seluruh aspirasi. Sebab, pendekatan pembangunan dan militer sampai saat ini tidak membuahkan hasil yang diharapkan yakni Papua aman dan sejahtera.

"Uang sudah banyak mengalir ke sana, pembangunan infrastruktur juga masif dan Presiden Joko Widodo juga selama menjabat sudah ke sana 12 kali. Tapi apa yang terjadi, ketidakpuasannya masih tecermin dan yang mencuat adalah persoalan kesetaraan hak," paparnya.

Oleh sebab itu, Magnis menyarangkan pemerintah menyamakan persepsi dengan masyarakat Papua supaya kedua belah pihak mendapatkan tujuan yang diinginkan. Pemerintah perlu menjalankan tugas sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Papua.

Baca juga: Komisi III Sebut Revisi UU Merespons Keinginan KPK

Menurut dia, masyarakat Papua juga harus berjuang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui cara tepat. Sebab jalan alternatif seperti memberontak dan meminta merdeka tidak akan menyelesaikan masalah.

"Saya berpendapat meminta referendum mengharapkan merdeka merupakan jalan buntu. Papua tidak sama dengan Timor Leste. Jangan dikira dunia internasional akan mendukung dan Indonesia juga tidak akan melepaskan. Sebab ada hukum tidak tertulis internasional soal batas-batas bekas era kolonial yang tidak bisa berubah dan hanya terjadi pada India dengan Pakistan, Sudan dengan Sudan Selatan. Tapi buktinya apa? Mereka tak kunjung damai," paparnya.

Koordinator Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth menambahkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berulang kali melakukan penelitian menyangkut akar masalah di Papua. Seluruh hasilnya sama yakni merasa diperlakukan berbeda dengan masyarakat di provinsi lain.

Akar persoalan itu lah, kata dia, yang perlu diatasi untuk mengakhiri cerita kelam yang terjadi di tanah Papua. Harapan mendapatkan kesetaraan memperoleh hak asasi manusia dapat menjadi awal komunikasi antara pemerintah dam masyarakat Papua.

"Kejadian belakangan ini bisa menjadi momentum membuka forum dialog yang komprehensif untuk mengurai satu demi satu persoalan yang selama ini dialami, dipendam dan membayangi kehidupan orang Papua," terangnya.

Tokoh masyarakat Papua, Freddy Numberi memperkuat pendapat Adriana. Ia mengatakan pemerintah harus menilik kembali amanah PBB dari Resolusi 2504 tentang kewajiban untuk memerhatikan secara khusus dan mengutamakan pembangunan ekonomi serta sosial yang berkeadilan. Perintah yang sejauh ini tidak pernah dipenuhi karena dilaksankan secara parsial.

"Kita perlu mengubah cara pandang secara nasional agar melihat masyarakat Papua sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang sejak awal diperjuangkan dan tetap berada di pangkuan ibu pertiwi," pungkasnya. (X-15)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More