Sabtu 07 September 2019, 17:29 WIB

Kemendag Pangkas Izin Impor Barang Modal tidak Baru

Antara | Ekonomi
Kemendag Pangkas Izin Impor Barang Modal tidak Baru

Dok MI
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

 

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan akan memangkas syarat untuk produsen dalam memperoleh izin impor barang modal tidak baru.

Hal itu adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo agar pemerintah pusat dan daerah menyederhanakan perizinan usaha dan investasi.

Di sela Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-51, di Bangkok, Thailand, Enggartiasto mengatakan proses persetujuan impor barang modal tidak baru akan lebih sederhana dan tidak melewati banyak birokrasi seperti pertimbangan teknis dari instansi lain.

Sehingga, cukup Kemendag yang menelaah permohonan izin dari produsen sebelum memberikan persetujuan.

Hal itu asalkan industri yang mengajukan impor dapat membuktikan bahwa impor barang modal tidak baru diperlukan untuk dipergunakan dalam produksi manufaktur, bukan untuk diperjualbelikan.

"Surat persetujuan impor (SPI) barang modal tidak baru untuk kegiatan industri pengolahan, manufaktur akan segera, tidak perlu lagi ada rekomendasi yang lama-lama. Kita berikan SPI ini untuk dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan," ujarnya.

Baca juga: Menteri Ekonomi ASEAN Sepakat Percepat Penyelesaian RCEP

Enggar mengatakan sulitnya perizinan impor barang modal ini juga yang kerap dikhawatirkan investor. Tak ayal, rumitnya perizinan di Indonesia membuat investor enggan merelokasi industri dari Tiongkok ke Tanah Air dan lebih memilih negara ASEAN lainnya.

Hal tersebut menjadi penyebab kekecewaan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Rabu (4/9). Jokowi mengeluh tidak ada satu pun perusahaan yang mau merelokasi perusahaannya dari Tiongkok ke Indonesia dalam dua bulan terakhir. Menurut Presiden, perizinan yang berbelit-belit membuat investor enggan merelokasi basis produksi ke Indonesia.

Mendag melanjutkan ketentuan kedua yang akan dipangkas adalah perizinan impor untuk memudahkan aliran pasokan bahan baku. Dia mengatakan jika ingin membuat investasi mengalir deras ke Tanah Air, perlu ada kepastian pasokan bahan baku untuk produksi bagi investor.

"Ada investasi tapi juga ada ketergantungan bahan baku yang masih diimpor untuk industri. Kita harus realistis untuk ini," ujarnya.

Apalagi, Presiden Jokowi mendapat informasi dari laporan kantor perwakilan Bank Dunia di Indonesia bahwa ada 33 perusahaan yang keluar dari Tiongkok sekitar dua bulan lalu. Sebanyak 23 perusahaan memilih pindah ke Vietnam dan mendirikan bisnis di sana. Sisanya, 10 perusahaan pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Tidak ada satupun yang mau bergeser ke Indonesia. (X-15)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More