Sabtu 07 September 2019, 12:25 WIB

DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK 10 September

Dhika Kusuma W | Politik dan Hukum
DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK 10 September

ANTARA/SIGID KURNIAWAN
TOLAK CAPIM KPK BERMASALAH: Pegawai KPK berunjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, kemarin.

 

KOMISI III DPR RI telah menentukan jadwal uji kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK. Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi III, uji kelayakan capim KPK akan digelar pada 10 September 2019.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menuturkan DPR segera mengundang panitia seleksi (pansel) capim KPK ke DPR.

"Komisi III akan mengundang pansel KPK ke DPR lebih dulu untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proses seleksi terkait 10 nama yang ada," ujar Arsul.

Menurut Arsul di hari yang sama, Komisi III juga akan mengundang 10 capim dan menugaskan pembuatan makalah yang topiknya ditentukan melalui cara undian. Topik makalah berkaitan dengan pemahanan mengenai tindak pidana korupsi (tipikor).

Selain itu, Komisi III juga akan meminta pandangan masyarakat terkait kredibilitas 10 capim KPK. Penyampaian pandangan masyarakat bisa diserahkan ke DPR melalui cara tertulis. Komisi III akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

"Komisi III menjadwalkan akan mengundang elemen masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan terkait dengan 10 capim tersebut.''

Adapun ke 10 nama capim KPK yang telah lolos hasil seleksi pansel tersebut meliputi Alexander Marwata (Komisioner KPK).

Alexander atau biasa dipanggil Alex atau Toto ialah satu-satunya petahana pimpinan KPK yang melaju hingga saat ini.

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967, ini sebelum menjadi pimpinan KPK 2015-2019 ialah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Kemudian ada Firli Bahuri (Polri), I Nyoman Wara (auditor BPK), Johanis Tanak (jaksa), Lili Pintauli Siregar (advokat), Luthfi Jayadi Kurniawan (dosen), Nawawi Pomolango (hakim), Nurul Ghufron (dosen), Roby Arya B (PNS Setkab), Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu).

Bersikap netral

Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Emanuel Sudjatmoko menyatakan pegawai KPK perlu bersikap netral terhadap calon pimpinan KPK yang telah melalui proses seleksi.

Status pegawai KPK, kata Ema-nuel, mirip dengan pegawai negeri sipil sehingga sepatutnya pasif, tidak ikut-ikutan menolak capim KPK.

"Teman-teman pegawai KPK harusnya netral, tidak bersuara. Pegawai KPK itu seperti pegawai negeri sehingga harus netral. Kalau sudah bersuara keras seperti itu berarti ada keberpihakan," ungkap Emanuel.

Menurutnya, proses seleksi capim KPK yang dilakukan panitia seleksi telah berlangsung transparan dan terbuka. Hasil seleksi yang telah mengerucut pada 10 nama akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Sebetulnya yang sangat menentukan ada di DPR bukan di Presiden. Karena nanti fit and proper test ada seleksi yang dilakukan DPR. Dari 10 capim ditetapkan menjadi 5 pimpinan KPK," jelas dia.

Emanuel menganggap selama ini seolah-olah ada pihak yang menyudutkan Presiden dan pansel terkait 10 nama capim KPK yang diduga di antaranya bermasalah.

Menurutnya Pansel KPK telah bekerja cukup fair dan terbuka selama ini .

"Kita perlu menggunakan asas praduga tidak bersalah. Sebagai negara hukum kembali ke hukum," ujar dia. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More