Jumat 06 September 2019, 22:01 WIB

Soliditas Sentra Gakkumdu Penting Dijaga

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Soliditas Sentra Gakkumdu Penting Dijaga

MI/Bayu Anggoro
Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu Ratna Dewi Petalolo

 

SOLIDITAS Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kekuatan besar pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Ketiga insitusi itu telah disatukan untuk bekerja sama melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan bingkai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

""Bawaslu menyadari betul kehadiran penting Sentra Gakkumdu ini dari bagian yang tak bisa dipisahkan. Selain, kepentingan teknis dari UU, tujuannya juga menyelamatkan proses tindak pidana pemilu," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo dalam keterangan tertulis.

Dewi yang juga  Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu, mengharapkan hubungan Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian semakin intim dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Di sisi lain, forum diskusi demi mencapai kesepakatan dalam menegakkan keadilan pemilu dari sisi tindak pidana pun perlu diperbanyak kedepannya.

Baca juga : Pemilu 2024 Diusulkan Pisahkan Pemlihan Secara Nasional dan Lokal

"Sehingga, kita berada di jalan yang benar," imbuhnya.

Koordinator Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Yusuf Sumalong menyatakan harmonisasi Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana Pemilu 2019 sudah berjalan baik.

Akan tetapi, hal itu masih menyimpan persoalan yakni menyangkut keterbatasan anggaran.

"Karena kami dari pusat tidak ada anggaran khusus penanganan pidana pemilu," bebernya.

Sementara itu, Direskrimum Polda Jatim Kombes Gidion Arif Setyawan mengungkapkan, apresiasi kepada Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dalam mengawal Pemilu 2019 sebagai kali pertama menggelar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif bersamaan dengan hasil terbilang baik.

"Harapan kami di kepolisian bisa memperkuat soliditas pada Pilkada 2020," pungkasnya. (OL-7)

Baca Juga

Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...
MI/Susanto

Rilis Petisi, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pilkada Desember

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 15:41 WIB
Petisi daring ditujukan kepada pemerintah, DPR dan KPU, agar menunda pilkada hingga tahun...
DOK DPR RI

Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 15:27 WIB
Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya