Jumat 06 September 2019, 13:15 WIB

10 September, DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK

Putra Ananda | Politik dan Hukum
10 September, DPR Gelar Uji Kelayakan Capim KPK

MI/Mohamad Irfan
Anggota Komisi III Arsul Sani

 

KOMISI III DPR RI telah menentukan jadwal uji kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan rapat pleno yang dilakukan oleh komisi III, uji kelayakan capim KPK akan digelar pada 10 September 2019.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan pihaknya akan segera mengundang panitia seleksi (pansel) capim KPK ke DPR. Sebelum uji kelayakan dimulai, Komisi III akan meminta penjelasan dari pansel terkait proses seleksi yang telah memunculkan 10 nama capim KPK.

"Uji kelayakan dan kepatutan (capim KPK) di Komisi III akan dimulai awal minggu depan. Pertama, Komisi III akan mengundang pansel KPK ke DPR untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang proses seleksi terkait 10 nama yang ada," ujar Arsul saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Baca juga: Komisi III Jaring Masukan Masyarakat soal Capim KPK

Arsul melanjutkan, di hari yang sama, Komisi III juga akan mengundang 10 capim dan menugaskan pembuatan makalah yang topiknya ditentukan melalui cara undian. Topik makalah berkaitan dengan pemahanan mengenai tindak pidana korupsi (tipikor).

"Kami akan mengundang 10 capim itu untuk membuat makalah. Topiknya nanti terkait dengan pemahaman tipikor, mulai dari hukum acaranya atau konsep-konsep pencegahan ke depan," tuturnya.

Selain itu, Komisi III juga akan meminta pandangan masyarakat terkait kredibilitas 10 capim KPK. Penyampaian pandangan masyarakat bisa diserahkan ke DPR melalui cara tertulis. Komisi III akan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

"Komisi III menjadwalkan akan mengundang elemen masyarakat sipil yang ingin memberikan masukan terkait dengan 10 capim tersebut," pungkasnya.

Adapun ke 10 nama capim KPK yang telah lolos hasil seleksi pansel tersebut ialah :

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK

2. Firli Bahuri, Anggota Polri

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK

4. Johanis Tanak, Jaksa

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat

6. Luthfi Jayadi Kurniawan, Dosen

7. Nawawi Pomolango, Hakim

8. Nurul Ghufron, Dosen

9. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan
(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More