Jumat 06 September 2019, 06:20 WIB

Reformasi Kelembagaan Pembangunan

Wihana Kirana Jaya Guru Besar FEB UGM | Opini
Reformasi Kelembagaan Pembangunan

Ilustrasi Dok.MI
Opini

PEPATAH kuno mengatakan, "Belajarlah walau sampai ke negeri Tiongkok." Mari melongok ke Tiongkok sekalian negeri tetangganya, India. Dalam menghadapi perubahan-perubahan global dan regional yang cepat dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan politik, serta sebagai aktor aktif dari perubahan cepat tersebut, negara-negara berpenduduk terbesar dunia, yakni India dan Tiongkok merestrukturisasi kelembagaan pengelolaan reformasi/pembangunan nasionalnya menjadi lebih ramping. Tiongkok mengubah State Planning Commission menjadi State Development Planning Commission (1998), dan menggantinya lagi menjadi National Development and Reformation Commission (NDRC) sejak 2003. India pun mengubah National Planning Commission yang didirikan 1952 menjadi National Institution for Transforming India (NITI) sejak 2014 dengan memotong separuh jumlah pegawai dan jumlah divisinya.

Kendati relatif ramping, NDRC diserahi 15 macam tugas pokok dan fungsi cukup berat, termasuk menyusun rencana tata letak proyek-proyek konstruksi kunci, mempromosikan strategi pembangunan berkelanjutan, dan formulasi strategi/rencana/kebijakan industri berteknologi tinggi.

Berbagai isu strategis Tiongkok direspons dengan cepat dan tepat dengan program, prakarsa, kajian, dan kebijakan. Sebagai misal isu geopolitik dan geoekonomi, direspons dengan prakarsa Belt and Route atau 'Jalur Sutra' untuk meningkatkan konektivitas dan kemitraan dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika. Untuk menanggapi isu polusi lingkungan, NDRC merumuskan kebijakan pengembangan mobil listrik.

Demikian pula, NITI India berkiprah antara lain pada prakarsa teknologi 'blockchain' untuk membatasi peredaran obat-obatan terlarang. Teknologi ini juga diadopsi pada sektor-sektor mainstream, seperti retail, perbankan, jaminan kesehatan, keuangan, dan logistik.

 

Isu strategis RI

Salah satu isu strategis ialah birokrasi yang masih koruptif, kurang efisien, dan tumpang-tindih. Indikatornya antara lain peringkat Corruption Perception Index (CPI) yang tinggi. Indikator lainnya Global Competitiveness Index (GCI), Logistic Performance Index (LPI), dan Global Innovation Index (GII) yang berada di barisan bawah di antara negara-negara ASEAN.

Pengelolaan pembangunan yang tidak efisien/tidak efektif tampak dari masih banyaknya perencanaan yang dilakukan dengan cara copy dan paste dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada tingkat daerah dan desa, sehingga kurang berorientasi pada outcome. Namun, institusi mana yang mampu mengontrol sendirian perencanaaan dan pelaksananan pembangunan di 74.957 desa, 416 kabupaten, 98 kota, 34 provinsi, dan seluruh kementerian/lembaga negara?

Dalam aspek infrastruktur, antara lain masih terdapat diskoneksi antara perencanaan dan kebutuhan infrastruktur, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun desa. Banyaknya pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur (sejak dari pembebasan/pengadaan lahan) dan masih adanya egosektoral serta kurang optimalnya koordinasi menyebabkan sulitnya mencari titik temu.

Isu lainnya yang masih bersifat kelembagaan ialah kurang optimalnya inovasi kelembagaan dan kebijakan dalam penggunaan dana transfer daerah dan dana desa (TKDD). Untuk 2018 misalnya, sebagian besar dana transfer umum daerah (DBH dan DAU) lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai daripada belanja modal sehingga kurang efektif dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk 2019 besarnya TKDD mencapai Rp826.8 triliun atau sekitar sepertiga APBN.

Sederet isu strategis lainnya masih cukup panjang, seperti sustainable development goals (SDGs), terbatasnya peran swasta domestik dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, masih tingginya biaya logistik nasional dalam rantai nilai, ketahanan pangan dan energi, situasi darurat sawah nasional, fragmentasi lahan pertanian rakyat di Pulau Jawa, reformasi agrarian, kerusakan DAS, revolusi industri 4.0, mobil listrik, rencana ibu kota baru, mega-thrust dan kebencanaan, pendidikan vokasi, dan lainnya.

Presiden Joko Widodo yang terpilih kembali untuk periode kedua (2019-2024), cukup responsif menanggapi isu-isu strategis dengan mencanangkan visi untuk membangun RI yang produktif, adaptif, inovatif, dan kompetitif demi mencapai RI yang maju, adil, dan makmur, yakni dengan misi strategis untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, membangun SDM, menarik investasi yang seluas-luasnya, melaksanakan reformasi birokrasi, dan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran.

 

RBI lanjutan

Kelembagaan yang adaptif, inovatif, dan produktif membutuhkan reformasi birokrasi internal (RBI) lanjutan hingga diperoleh 'postur' kelembagaan yang ideal. Salah satu urgensinya ialah meningkatkan posisi daya saing global melalui upaya penurunan biaya logistil (khususnya komponen biaya jasa pelabuhan dan kepabeanan dengan mempersingkat waktu tunggu kapal dan proses klirens) dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas.

Urgensi berikutnya ialah percepatan dan penyederhanan pelayanan perizinan untuk menarik investasi. Proses perizinan pada sejumlah sektor atau subsektor usaha pada instansi terkait dapat dipercepat melalui layanan online dan online single submission (OSS). Namun, percepatan perizinan pada sektor-sektor kehutanan, perkebunan, dan ketenagalistrikan, serta konstruksi tertentu tidak boleh mengabaikan proteksi lingkungan, yakni dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Hanya, prosedur amdal mungkin perlu disederhanakan.

Selanjutnya, pengelolaan pembangunan yang bersifat kompleks dan multi-faceted, juga membutuhkan postur kelembagaan yang ramping, gesit, dan cerdas tersebut. Cerdas dalam arti mampu memanfaatkan teknologi digital dan teknologi informasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pengelolaan pembangunan nasional tersebut besar kemungkinan menghadapi tantangan pengelolaan big data, machine learning, dan data mining. Maka, akan jauh lebih baik, jika Bappenas membangun basis data (data spasial, visual, angka, citra, dan data kualitatif) yang terkoneksi dengan basis-basis data BIG, BPS, dan kementerian/lembaga teknis. Akhirnya, dengan reformasi dan restrukturisasi serta pemanfaatan teknologi digital, Bappenas dapat segera bertransfomasi menjadi lembaga yang adaptif dan inovatif serta responsif terhadap isu-isu dan tantangan strategis.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More