Kamis 05 September 2019, 19:56 WIB

KPK Berpinta agar Presiden Tolak Revisi UU KPK

M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
KPK Berpinta agar Presiden Tolak Revisi UU KPK

Antara/ Aprillio Akbar
Agus Rahardjo (kiri)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar Presiden Joko Widodo tidak menyetujui revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi undang-undang tersebut.

Ia optimistis RUU inisiatif DPR tersebut tidak akan disahkan jika Presiden menolaknya. Agus juga menegaskan bahwa DPR dan Pemerintah tidak berkonsultasi terkait lahirnya RUU tersebut.

"KPK sudah pernah menyampaikan bahwa Indonesia belum membutuhkan perubahan UU KPK. Pembahasan Revisi UU KPK yang secara diam-diam, menunjukan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya," ungkap Agus, Jumat (5/9).

 

Baca juga: KPK Gelisah dan Merasa di Ujung Tanduk

 

Agus mencatat DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi yang mengancam eksistensi KPK.

"KPK menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, KPK meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK," ungkapnya.

KPK, sambung Agus, percaya bahwa Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataannya yang tidak ingin melemahkan komisi antikorupsi itu.  Apalagi saat ini Presiden memiliki sejumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.

"KPK berharap upaya pemberantasan korupsi tetap kita perkuat. Agar kinerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berdampak," tandasnya.

Sejumlah aturan yang dianggap melemahkan kinerja KPK antara lain, terkait pengawasan tertuang di Pasal 37 RUU KPK yang berbunyi,  dalam rangka mengawasi tugas wewenang KPK, dibentuk dewan pengawas. Dewan pengawas yang dimaksud merupakan lembaga nonstruktural, yang anggotanya berjumlah lima orang pilihan DPR dan Presiden.

Selain itu, dalam melakukan penyadapan, pimpinan KPK harus meminta izin tertulis kepada dewan pengawas KPK, seperti tertuang dalam pasal 12 A dan 12 B. Dalam pasal 37 B, dewan pengawas juga bisa menolak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dalam proses kinerja KPK.

Tidak hanya itu, ada pula beberapa poin perubahahan yang mengancam independensi KPK, seperti pasal 43 (1) yang berbunyi penyelidik KPK merupakan penyelidik yang diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kemudian, dalam pasal 45, penyidik KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Polri, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan penyidik pegawai negeri sipil.

Kemudian, dalam pasal 40 (1), KPK berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Keputusan Menkumham soal Pembebasan Napi Dinilai Diskriminatif

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 16:23 WIB
Status hukum seorang narapidana, menurut Laode, tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis hukuman yang dijatuhkan padanya dan juga tidak...
Setwapres

Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram untuk Mudik

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
"Kalau sudah fatwa ulama, masyarakat dengar, Pak. Karena banyak yang berdalih dengan ayat juga untuk menolak larangan mudik...
Dok.DPR

Anggota DPR Minta Pembahasan Omnibus Law Ditunda

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 03 April 2020, 15:38 WIB
Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi dalam memerangi pademi Covid-19. "Kita harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya