Kamis 05 September 2019, 19:41 WIB

Ini Profil dan Catatan terhadap 10 Capim KPK

Ini Profil dan Catatan terhadap 10 Capim KPK

Antara
Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/9/2019).

 

SEPULUH nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo hasil seleksi oleh panitia seleksi (pansel) tinggal menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR.

Berikut profil singkat 10 orang yang akan diseleksi menjadi lima pimpinan lembaga antirasywah itu.

1. Alexander Marwata   

Alexander Marwata (Dok MI)

Alexander Marwata adalah satu-satu-satunya petahana pimpinan KPK yang melaju dalam seleksi kali ini. Sebelum menjabat di KPK, pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.    

Alexander berlatar belakang pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1986 untuk menemupuh pendidikan D IV di Jurusan Akuntansi. Pada 1995, ia melanjutkan sekolah ke S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Pada 1987-2011, Alexander berkarir di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada 2012, ia kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.    

Terakhir melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 27 Februari 2019, harta miliknya tercatat Rp3.968.145.287    

Alexander yang telah menyusun disertasi soal tindak pidana korupsi dalam korporasi, Alex berjanji untuk menerapkan lebih banyak pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi korporasi bila terpilih sebagai pimpinan KPK.    

"Saya ingin menerapkan korupsi korporasi. Sudah ada pasal 55 (penyertaan) dikenakan ke korporasi. Jangan menunggu lagi karena pembuktian hampir sama," ungkap Alex.     

2. Firli Bahuri

Firli Bahuri (MI/Dwi Apriani)

Inspektur Jenderal Firli Bahuri adalah satu-satunya unsur Polri yang masih lolos ke tahap terakhir seleksi capim KPK 2019-2023. Firli adalah lulusan Akademi Kepolisian pada 1990. Kemudian, dia menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1997.    

Pada 2005-2006, dia menjabat Kasat III Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Lalu, dia menjabat Wakapolres Jakarta Pusat pada 2009.

Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Asisten Sekretaris Pribadi (Sespri) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada 2012 ia kembali bertugas di istana sebagai ajudan Wakil Presiden Boediono.    

Firli dipromosikan menjadi Brigjen Polisi saat menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian Operasi Staf Operasi Polri pada 2016. Pada 2017, ia menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selanjutnya, Firli menjadi Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018. Namun, kurang dari 1,5 tahun kemudian, Firli ditarik kembali ke institusi asalnya pada 20 Juni 2019.    

Penarikan dilakukan setelah Firli sempat menjalani pemeriksaan di pengawasan internal KPK. Lima hari setelah ditarik ke Polri, Firli dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Selatan.    

Dalam LHKPN, Firli Bahuri mencatatkan kepemilikan harta Rp18.226.424.386 yang dilaporkan pada 29 Maret 2019    

Saat menjalani uji publik pada 27 September 2019, Firli mengaku istrinya punya usaha pijat refleksi.

3. I Nyoman Wara  

I Nyoman Wara (Dok MI)

I Nyoman wara adalah auditor utama investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harta yang ia laporkan dalam LHKPN per 29 Maret 2019 mencapai Rp1.674.916.713.

Wara melakukan audit investigatif pada 2017 dalam kasus pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Temuan Wara menunjukkan kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun.    

Belakangan hasil audit Wara justru dipersoalkan karena berbeda dengan audit yang dilakukan BPK pada 2002 dan 2006 yang menyebutkan tidak ada kerugian negara.

Wara pun digugat perdata oleh pemilik BDNI Sjamsul Nursalim di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Juli 2019, dan kasusnya masih berlangsung hingga saat ini.    

Wara juga sempat mengungkapkan soal penyebab KPK hanya mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian dalam hasil audit BPK 2018. Menurut Wara, hal itu terjadi karena KPK tidak beres untuk mengadministrasikan barang sitaan dan rampasan sehingga berselisih hingga Rp500 miliar   

4. Lili Pintauli Siregar 

Lili Pintauli Siregar (Antara)

Lili menjadi perempuan satu-satunya yang lolos ke tahapan 10 besar capim KPK.    

Lili sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2008-2018 dengan nilai harta yang dilaporkan pada 29 Maret 2018 senilai Rp70.532.889 dan tidak lengkap.    

Dalam uji publik 28 Agustus 2019, pansel capim KPK banyak mendalami soal peran Lili di LPSK yang ikut mendampingi terdakwa koruptor karena berstatus sebagai justice collaborator atau tersangka yang bekerja sama dengan penegak hukum.   

5. Luthfi Jayadi Kurniawan  

Luthfi Jayadi Kurniawan (Dok Antara)

Luthfi Jayadi Kurniawan berasal dari aktivis antikorupsi di Malang, Jawa Timur. Ia adalah Dewan Pengurus Perkumpulan Malang Corruption Watch (MCW).    

Karena bukan penyelenggara negara, Luthfi pun tidak punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN.

Terdapat sejumlah catatan dalam uji publik 28 Agustus. Seperti, Luthfi sempat dicecar oleh Wakil Ketua Pansel Indriyanto Seno Adji soal berapa jumlah kedeputian di KPK.    

Luthfi menjawab lima. Padahal, menurut Indriyanto, jumlahnya hanya empat.    

Luthfi pun gagal menjawab perbedaan pasal 5 dan pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tipikor yang diajukan Indriyanto. "Kalau ekspose, Bapak harus tahu hukum, bisa paham tidak bedanya pasal 5 dan pasal 12 huruf a dan b?" tanya Indriyanto. "Tidak paham," jawab Luthfi.    

"Paham perampasan aset in rem dan in personam?" tanya Indriyanto. "Tidak," jawab Lutfhi.   

6. Nawawi Pamolango  

Nawawi Pamolango (Dok Antara)

Nawawi Pamolango adalah hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia melaporkan LHKPN miliknya berjumlah Rp1.893.800.000    

Nawawi, kelahiran Manado, 28 Februari 1962 adalah lulusan Universitas Sam Ratulangi, dan selesai pada 1986.    

Karir awal Nawawi sebagai hakim dimulai pada 1992 di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pada 1996, ia kemudian pindah tugas ke PN Tondado, Sulawesi Utara. Ia kembali dipindahkan ke PN Balikpapan pada 2001, dan pada 2005 dimutasi ke PN Makassar. Selanjutnya pada 2010 dia berhasil menjabat sebagai Ketua PN Poso.    

Karirnya berlanjut sebagai hakim di PN Jakarta Pusat dari 2011 hingga 2013. Nawawi menangani sejumlah kasus korupsi, salah satunya korupsi kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatonah.    

Nawawi kemudian jadi Wakil Ketua PN Bandung pada 2013 dan Ketua PN Samarinda pada 2015. Selanjutnya pada 2016 ia menjabat Ketua PN Jakarta Timur hingga pada 2017, ia menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar.    

Dalam uji publik 28 Agustus 2019, Nawawi sempat menyoroti mengenai sikap pegawai KPK yang menggugat putusan pimpinan. Dia membandingkan dengan lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki sekitar 32 ribu pegawai tetapi tidak ada yang menggugat pimpinan MA ke pengadilan karena dimutasi.    

Ia pun mengaku rela melepaskan jabatan sebagai hakim tinggi untuk dapat menjadi pimpinan KPK, artinya mempercepat masa pensiunnya.   

7. Nurul Ghufron  

Nurul Ghufron (Dok Antara)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron melaporkan LHKPN terakhir pada 23 April 2018 dengan nilai Rp1.832.777.249    

Nurul dalam uji publik 28 Agustus 2019 banyak dicecar soal LHKPN, penyalahgunaan fasilitas kampus, plagiarisme, demonstrasi, pembayaran pajak, kepatuhan LHKPN, sakit akut hingga aktivitasnya sebagai pengacara yang dilarang karena sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN).  

"Bapak pernah rawat inap dengan diagnosa vertigo level 2, padahal dengan tugas fungsi KPK yang kita tahu sekarang ini kondisinya seperti apa, sanggup enggak bapak?" tanya anggota pansel capim KPK Diani Sadia Wati.  

"Itu pada tahun 2012 saat saya mengerjakan disertasi, setelah itu kami tidak pernah kena lagi," jawab Nurul.    

"Tapi masih mencantumkan sebagai praktisi hukum di satu law firm ya?" tanya anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo    

"Hanya dicantumkan sebagai tenaga ahli," jawab Nurul.    

"Tapi kan Anda ASN, tidak boleh loh, ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak boleh sebagai konsultan atau tenaga ahli," kata Harkristuti.    

"Saya tidak litigasi, hanya tenaga ahli, konsultan," jawab Nurul.    

"Iya sama saja, saya kasih tahu saja dulu sebelum Anda dipanggil KPK," kata Harkristuti. "Hanya dicantumkan saja, belum diperbaiki," jawab Nurul.   

8. Roby Arya Brata  

Roby Arya Brata (Dok Antara)

Roby Arya Brata sudah tiga kali menjalani seleksi capim KPK periode 2015-2019. Ia pertama kali mengikuti seleksi capim KPK periode kerja 2011-2015, lalu 2015-2019.    

Dua kali tak lolos ia cemerlang berkarier sebagai ASN di lembaga Sekretariat Kabinet (Setkab).

Sejak 2011-2018, Roby adalah kepala bidang Hubungan Internasional (HI) Setkab. Setelah setahun mengurusi bidang HI, Roby pindah menjadi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, Dan Badan Usaha Setkab sejak dilantik Agustus 2018.

Roby pernah membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di UKP3R (Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi) pada 2008-2010 sebagai asisten kepala unit.    

Lembaga itu sempat menuai kontroversi, mulai dari banyaknya pertanyaan perihal urgensi pembentukannya hingga konflik internal pada koalisi SBY-Jusuf Kalla (JK).    

LHKPN Roby per pelaporan 31 Desember 2018 adalah Rp1,8 miliar    

Roby mengaku ingin mengajukan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat memasukkan Dewan Pengawas dalam struktur institusi penegak hukum tersebut.    

Roby juga menilai visi KPK yang menginginkan Indonesia bebas dari korupsi keliru dan ingin mengubahnya agar lebih efektif.    

Yang cukup kontroversial, Roby Arya menyebut bila ia menjadi komisioner KPK 2019-2023, KPK tidak akan mengusut perkara korupsi yang melibatkan personel kepolisian maupun kejaksaan.    

"Ubah Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, karena ini terjadi ada kesalahan di UU 30/2002, apa kesalahannya? Karena KPK punya kewenangan menyidik korupsi di kepolisian dan kejaksaan. Kalau saya ke depan, KPK tidak lagi punya kewenangan untuk menyidik korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak lagi," kata Roby    

9. Sigit Danang Joyo

Sigit Danang Joyo (Dok Pribadi)

Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Sigit Danang Joyo juga melaju ke 10 besar capim KPK. Harta miliknya berdasarkan pelaporan LHKPN 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2,9 miliar    

Sigit mengaku pernah diminta untuk membuat konsep strategi nasional pemberantasan korupsi pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sempat membantu di UKP3R.

Sigit pun bersahabat dengan mantan Wakil Menkum dan HAM Denny Indrayana. Sigit Danang Joyo mengaku ingin menambah personel di KPK yang khusus mengurusi pencegahan korupsi.    

"OTT (operassi tangkap tangan) dan sebagainya sudah bagus sepanjang berdasar alat bukti yang kuat, yang jadi masalah penindakan bagus tapi seolah jadi parade festival OTT, penindakan dilakukan tapi jangan ke wilayah-wilayah yang sifatnya politis karena penindakan dan pencegahan ini seperti dua mata pisau yang kadang bertentangan," ujar Sigit.    

10. Johanis Tanak

Johanis Tanak (Dok Antara)

Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Johanis Tanak berdasarkan laporan LHKPN pada 28 Juni 2019 memiliki harta Rp8.340.407.121.

Sebelumnya, Johanis Tanak selaku koordinator jaksa di Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sudah melaporkan LHKPN yang masuk dalam berita negara pada 27 Juli 2012 dengan total harta Rp2.210.274.166 dan US$7.300.

Johanis Tanak sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014.

Setelah itu, ia juga sempat menduduki jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016.

Saat uji publik pada Rabu (28/8), anggota pansel capim KPK Indriyanto Seno Adji menanyakan mengenai revisi UU KPK ke Johanis Tanak.

"Apakah Bapak setuju dengan revisi UU KPK dalam batas tertentu, misalnya dengan menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan). Setuju tidak? Misalnya karena unfit to trial lalu menerbitkan SP3?" kata Indriyanto.

"Dimungkinkan, saya setuju," jawab Johanis Tanak.    

"Kan satu-satunya aparat penegak hukum yang tidak punya fungsi pengawasan hanya KPK. Mahkamah Agung ada Komisi Yudisial, Kejaksaan punya Komisi Kejaksaan, kepolisian punya Kompolnas. Di dalam struktur KPK ada penasihat. Apakah Bapak dengan revisi itu setuju adanya dewan pengawas?" tanya Indriyanto.    

"Siap setuju," jawab Johanis.    

Akan tetapi, Johanis tidak tahu soal suap di kalangan swasta. "Banyak tindak pidana korupsi yang memang belum dirumuskan. Apa pandangan Anda mengenai bribery in private sector? Sudah pernah dengar?" tanya anggota pansel Harkristuti Haskrinowo.    

"Belum, ketika perkara akan dilimpahkan hakim harus mencari agar bisa diadili," jawab Johanis. 

Baca juga: KPK Gelisah dan Merasa di Ujung Tanduk

"Jadi bribery in private sector (penyuapan sektor swasta) harus masuk?" tanya Harkristuti.    

"Tidak, karena pengusaha inginnya time is money. Birokrasi kita ini kalau bisa lama-lama kenapa cepat. Karena mereka sudah tahu yang diinginkan pejabat publiknya adalah suap. Jadi yang dihukum harusnya pejabat publik," jawab Johanis.   (X-15)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More