Rabu 04 September 2019, 23:45 WIB

Kesiapan Industri Baja Lokal Hadapi Perpindahan Ibu Kota

Syarief Oebaidillah | Ekonomi
Kesiapan Industri Baja Lokal Hadapi Perpindahan Ibu Kota

Ist
Sekretaris Jenderal Asosiasi Roll Former Indonesia, Nicolas Kesuma

 

PEMERINTAH Presiden Joko Widodo telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Roll Former Indonesia, Nicolas Kesuma, meminta pemerintah agar memperhatikan material konstruksi untuk pembangunan perumahan dan gedung perkantoran di ibu kota baru.

Menurut dia, pembangunan itu harus menggunakan material konstruksi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu, diminta pemerintah dapat menerbitkan SNI.

"Bagaimana proses pembangunan itu berjalan. Adanya standarisasi baja ringan. SNI wajib. Harus segera direalisasikan oleh pemerintah," kata Nicolas Kesuma melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (4/9).


Baca juga: Penyiapan Lahan Ibu Kota Baru tidak Mengalami Kendala


Selain menggunakan material konstruksi yang sudah memenuhi SNI, kata dia, pemerintah diharapkan memperhatikan dampak dari pembangunan ibu kota baru tersebut.

Dia menegaskan, pemerintah jangan menggunakan material konstruksi, seperti kayu-kayu yang diambil dari hutan-hutan di sekitar ibu kota baru. Sebab, itu akan mengotori lingkungan.

"Membangun tanpa menggunakan kayu-kayu lokal. Di sini peran produk ramah lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin, mendukung upaya agar material konstruksi untuk pembangunan mempunyai SNI.

"SNI dijadikan acuan. Salah satu ingin standardisasi. Semua SNI. Kami meminta standarisasi. Kualitas bangunan bagus. Supaya bagus, dari material harus sesuai standar," tukasnya. (RO/OL-1)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More