Rabu 04 September 2019, 05:20 WIB

Good Corporate Governance Bank BUMN

Paul Sutaryono Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President BNI | Opini
Good Corporate Governance Bank BUMN

ilustrasi
bank

PENGURUS bank badan usaha milik negara (BUMN) pastilah sempat dag dig dug menghadapi 'nasib' mereka dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang ditentukan Kementerian BUMN. Bahkan, Suprajarto, Dirut BRI, justru menolak menjadi Dirut BTN dan mengundurkan diri. Bagaimana memelihara kepercayaan pasar? Kuncinya, menggeber penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Bank BUMN telah mengadakan RUPSLB dengan jadwal Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BRI masing-masing pada 28, 29, 30 Agustus 2019 dan 2 September 2019. Apa hasilnya? RUPSLB Bank Mandiri memutuskan Kartika Wirjoatmodjo dan Sulaiman Arif Arianto tetap sebagai dirut dan wakil dirut dan mengubah komisaris. RUPSLB BTN mengangkat Suprajarto sebagai Dirut BTN, tetapi menolak. RUPSLB BNI menetapkan Achmad Baiquni dan Herry Sidharta sebagai dirut dan wakil dirut serta mengubah susunan direksi. RUPSLB BRI memutuskan Sunarso dan Catur Budi Harta sebagai dirut dan wakil dirut serta mengubah susunan direksi.

Langkah strategis

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melarang para menteri mengambil keputusan strategis. Instruksi itu berlaku hingga Oktober 2019. Namun, RUPSLB tetap jalan terus. Lantas, apa makna larangan presiden? Akibatnya, kepercayaan pasar menurun sehingga harga saham rontok. Bagaimana mengatasinya?

Pertama, sesungguhnya RUPSLB dengan agenda, antara lain mengubah pengurus itu ditunda dulu hingga terbentuknya Kabinet Kerja periode 2019-2024. Apalagi masa bakti pengurus belum berakhir plus kinerja bank BUMN yang menggembirakan. BRI mampu meningkatkan laba bersih 8,60% menjadi Rp16,16 triliun per kuartal II-2019, dibayangi Bank Mandiri 11,1% menjadi Rp13,5 triliun, dan BNI 2,7% menjadi Rp7,63 triliun. Sayangnya, laba bersih BTN justru turun 8,2% menjadi Rp1,3 triliun.

Jabatan direksi dan komisaris BUMN merupakan posisi politis. Selayaknya, penggantian itu bukan hanya bertujuan untuk kepentingan politis, melainkan juga untuk meningkatkan kinerja. Coba bayangkan ketika nanti terpilih Menteri BUMN baru yang kemudian mengubah lagi pengurus bank pemerintah.

Sungguh, semua itu merupakan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya bisa dihindari sekiranya Kementerian BUMN mau mendengar suara pasar (voice of market). Ingat bahwa upaya meningkatkan kinerja bank pelat merah itu bukan semudah membalikkan telapak tangan. Inilah yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian BUMN.

Kedua, pasar menilai RUPSLB itu kurang tepat dilakukan pada saat ini. Jangan pernah menganggap enteng suara pasar, terlebih bank BUMN itu sudah go public sehingga banyak mata yang menilai. Akibatnya, harga saham bank BUMN berguguran. Saham BRI tercatat turun Rp10 (0,25%) ke Rp4.070, saham Bank Mandiri turun Rp125 (1,74%) ke Rp7.050, saham BNI turun Rp125 (1,64%) ke Rp7.500, dan saham BTN turun Rp40 (1,83%) ke Rp2.150 (infobanknews.com, 26/8). Segera setelah RUPSLB BTN selesai, harga saham BTN turun 2,4% dari Rp2.378 menjadi Rp2.030 pada 29 Agustus 2019 (Kontan, 30/8).

Penurunan harga saham itu merupakan hukuman oleh investor dalam dan luar negeri. Mungkin penurunan itu dianggap sepele. Namun, hal itu merupakan simbol penerapan prinsip-prinsip GCG yang kurang tepat. GCG itu meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran seperti tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.03/2016. Tegasnya, penurunan harga saham itu merupakan respons negatif investor yang menilai bahwa RUPSLB itu kurang memperhatikan GCG terutama mengenai prinsip transparansi.

Untunglah, BTN segera menunjuk Oni Febriarto Rahardjo yang saat ini menjabat Direktur Commercial Banking untuk menjalankan tugas-tugas sebagai dirut. Hal itu amat diharapkan dapat membantu dalam mengembalikan kepercayaan pasar sehingga harga saham akan segera kembali naik dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, sudah semestinya Kementerian BUMN mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan, seperti DPR, Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, karyawan, debitor, kreditor, investor, konsumen, nasabah, pemasok, dan bank koresponden. Harap catat, bank pemerintah memiliki jutaan nasabah dan ribuan bank koresponden dalam dan luar negeri sebagai mitra bisnis perbankan. Sarinya, bank pemerintah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Kepercayaan pasar

Ketiga, sebagai pengingat bank merupakan organisasi yang sarat dengan unsur kepercayaan (trust). Apalah artinya sebuah bank tanpa kepercayaan pasar? Untuk itu, jangan sampai kepercayaan pasar terus merosot menjadi risiko reputasi. Risiko reputasi merupakan risiko sebagai akibat dari turunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap suatu bank. Risiko reputasi itu tampaknya sepele, tapi sejatinya amat sulit diatasi dengan segera.

Lantas, bagaimana mengatasi risiko reputasi? Menurut Louisot JP dan Rayner J dalam Managing Risk to Reputation: From Theory to Practice (2010) menyatakan bahwa enterprise risk management (ERM) merupakan kegiatan pengelolaan risiko terintegrasi perusahaan yang dapat diaplikasikan untuk mengelola risiko reputasi. Sesuai dengan proses manajemen risiko, kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam mengelola risiko (termasuk risiko reputasi) ialah membangun konteks dan mengidentifikasi risiko. Risiko reputasi harus diidentifikasi dan didokumentasi untuk dapat menemukan faktor-faktor penentu reputasi perusahaan.

Faktor-faktor penentu itu kemudian dijadikan indikator untuk memberikan peringatan di masa depan berkaitan dengan risiko reputasi perusahaan. Hasil identifikasi risiko kemudian dinilai dan dievaluasi. Hasilnya akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan perlakuan lebih lanjut terhadap risiko.

Keempat, ada pelajaran berharga yang patut kita petik dari masuknya Ario Bimo, 38 tahun, sebagai Direktur Keuangan BNI yang sebelumnya sebagai pemimpin cabang Tokyo yang dikenal cakap bekerja. Inilah langkah raksasa untuk mampu menghadapi persaingan di era perbankan digital yang menuntut kecepatan. Tak hanya cepat, tapi juga bank harus menggali model bisnis baru untuk mampu penetrasi pasar yang terus berubah.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More