Selasa 03 September 2019, 16:55 WIB

Pengamat: Biarkan Pansel Bekerja Pilih Capim KPK yang Layak  

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Pengamat: Biarkan Pansel Bekerja Pilih Capim KPK yang Layak  

MI/Rommy P
Sebuah poster terpampang di Gedung KPK Jakarta.

 

PROSES seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memasuki fase ketika sebagian besar pihak yang berkepentingan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia menginginkan figur yang terbaik bagi KPK. Tiap dari mereka punya dalil tentang standar yang diharapkan bisa terpenuhi oleh calon pimpinan.

Pengamat politik dari Kalimantan Barat, Ireng Maulana, menilai baik kinerja Pansel Capim KPK. Dikatakan, pansel saat ini telah bekerja secara baik dalam melaksanakan proses seleksi secara transparan dan akuntabel walaupun sebagian pihak menolak beberapa kandidat hasil seleksi tahap akhir karena dinilai cacat.

Ireng menilai, jika mekanisme seleksi yang diselenggarakan oleh pansel dinilai tidak cukup layak untuk menyaring kandidat, maka harus pula diketahui ruang kepercayaan publik terhadap aksi penolakan ini.

"Bisa jadi publik juga tidak lantas langsung memberikan dukungan kepada kepentingan ini," ujar lulusan Iowa State University, Iowa (IA), Amerika Serikat, dalam keterangannya, Selasa (3/9).

Dikatakan Ireng, upaya pemberantasan korupsi diklaim menjadi komitmen banyak orang, namun rotasi pimpinan KPK tidak selalu menjadi domain publik secara luas. Maka dari itu, kata dia lebih baik jika memberikan kesempatan kepada Pansel untuk menyelesaikan proses seleksi hingga tuntas.

"Mereka yang lolos seharusnya mereka yang dinilai layak," ungkap penulis buku 'Partai Politik dan Regenerasi Kepemimpinan Daerah'.

Sepertinya, lanjut dia, para pihak yang bersikeras menolak terlalu bersandar kepada KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, padahal upaya pemberantasan korupsi itu satu ekosistem lengkap dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yaitu adanya wakil rakyat di parlemen (daerah dan nasional), untuk melakukan check and balance terhadap eksekutif, bahkan di desa di bentuk BPD untuk mengawasi kerja kepala desa.

"Kemudian di bidang pemeriksaan sudah berlapis instrumen seperti Inspektorat Daerah, BPKP dan BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan," katanya.

Selanjutnya, kata Ireng, penegakan hukum juga digerakkan oleh institusi kejaksaan dan kepolisian selain KPK. Maka cermin pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada kerja KPK seorang melainkan pada bekerjanya seluruh ekosistem tata kelola pemerintahan yang baik tadi secara konsisten dan berjenjang.

"Pimpinan KPK hanyalah supporting unit yang harus memastikan KPK mengambil perannya dalam dunia tata kelola pemerintahan yang baik. Semua berperan dan tidak perlu ada keistimewaan untuk kerja pemberantasan korupsi yang efektif," ujar dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura itu.

Ireng menilai mereka yang menolak sepertinya tidak percaya dengan kekuatan dari dalam diri KPK sendiri sehingga terkesan pimpinan yang tidak mereka kehendaki ketika lolos menjadi pimpinan akan membuat kerusakan bagi KPK.

"Prediksi seperti ini mengandung sikap fobia yang tidak mendasar karena jika semua orang yang percaya pada KPK seharusnya yakin bahwa aturan main di dalam yang ketat serta kode etik yang keras akan tetap menjaga kehormatan lembaga ini," jelas Ireng.


Baca juga: Integritas, Kompetensi dan Leadership jadi Kriteria Utama


Pimpinan yang dianggap tidak baik pun mungkin akan bekerja ekstra hati-hati dan tidak akan mudah memanfaatkan KPK untuk kepentingannya.

Sederhananya, menurut Ireng posisi pimpinan malahan akan memaksa orang untuk bertindak lebih kredibel daripada membuat masalah. Mereka yang lolos seharusnya mereka yang siap diganti jika terdapat masalah di kemudian hari.

Jadi tidak perlu ada ketakutan berlebihan untuk figur yang telah lolos seleksi.

Kelompok yang menolak hasil seleksi barangkali lupa bahwa pimpinan yang baru walaupun mereka dikhawatirkan atau diprediksi akan melemahkan KPK sedang tidak berada di zona nyaman karena harus melalui proses adaptasi dan konsolidasi.

"Pimpinan KPK mengalami pergantian secara gradual," kata pria yang saat ini masih menjabat sebagai Co-Founder Forum Diskusi Era Baru-Fordeb.

Sebaliknya sebagian besar pegawai KPK malahan sudah terbiasa dengan pergantian pimpinan dan lebih lama berada di KPK. Para pegawai barangkali juga lebih menguasai situasi kerja di dalam daripada pimpinan KPK yang baru saja cek in. Kesenjangan ini tentu membutuhkan waktu untuk saling terikat dalam kerja tim yang lancar dan solid.

Menurut dia, pimpinan KPK yang baru tentu saja tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang diasumsikan dapat merusak KPK dari dalam karena sudah berhadapan dengan keadaan eksisting yang mapan dan sudah jadi selama bertahun-tahun sejak era pimpinan KPK Jilid I.

"Yang paling mungkin dapat mereka lakukan adalah bekerja memenuhi target program yang telah dibuat dengan sisa waktu yang tersedia setelah dipotong masa adaptasi dan konsolidasi," ujar Ireng.

Mereka tidak akan punya banyak waktu untuk melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik sendiri sebagai pimpinan KPK.

"Karena pekerjaan mereka yang lain lebih banyak lagi sebagai pimpinan," pungkas Ireng. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More