Selasa 03 September 2019, 19:30 WIB

Polisi Kesulitan Jangkau Benny Wenda karena Status WNA

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Polisi Kesulitan Jangkau Benny Wenda karena Status WNA

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

 

KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Siber Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara, untuk menangkap Ketua United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) Benny Wenda. Namun, pihaknya masih kesulitan karena Benny merupakan warga negara asing.

"Kalau di Indonesia sudah ditangkap. Dia kan di London. Jelas hukum Indonesia tidak akan menjangkau ke sana," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/9).

Dedi menjelaskan, Benny secara masih dan terstruktur melakukan penyebaran informasi hoaxs atau berita bohong terkait peristiwa di Papua.

"Sudah dideteksi melalui akun-akun yang bersifat provokatif dan bersifat hoaks, foto dan video yang ada seolah-olah di Papua terus disebarkan melalui akun medsos maupun disebarkan langsung melalui telepon, WA, dan media sosial," terangnya.


Baca juga: Moeldoko: Seleksi Capim KPK tidak akan Mundur Lagi


Dedi menambahkan, sedikitnya 52 ribu konten hoaks soal kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi, hampir 2 ribu akun sudah dilumpuhkan.

"Ada sebagai creator 3, buzer layer satu 3, buzer layer dua 34. Itu nanti kalau ada update-nya saya infokan lagi," lanjutnya.

Selain Benny, kepolisian belum merilis aktor intelektual lainya yang disinyalir ikut terlibat dari luar negeri. Dedi mengatakan, Kemenlu sudah mengambil langkah-langkah diplomatis terkait hal tersebut.

"(Provokator) banyak. Bukan dari akar rumput. Dari Twitter berarti sudah golongan elite, baik di dalam dan luar negeri yang mencoba membakar situasi," pungkasnya.

Diberitakan, Benny Wenda merupakan tokoh separatis Papua yang mendapatkan suaka politik dari Inggris pada 2002. Benny mendirikan perwakilan gerakan Papua Merdeka di Oxford, Inggris, pada 2013. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More