Selasa 03 September 2019, 13:30 WIB

Pemenuhan Kebutuhan Baja Terganjal Ketiadaan Data

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pemenuhan Kebutuhan Baja Terganjal Ketiadaan Data

MI/Bary Fathahilah
Petugas laboratorium Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memeriksa cerobong asap di pabrik peleburan baja PT Hong Xin Steel, Cakung

 

PELAKU usaha di industri baja mengaku kesulitan mendapatkan angka kebutuhan baja nasional.

Ketua Umum Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia (MKBI) Ken Pangestu menyebut selama ini belum ada komunikasi baik dengan pemerintah. Sehingga industri tidak memahami berapa besaran volume baja yang dibutuhkan setiap tahun untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan.

"Karena kebutuhannya belum ketahuan berapa banyak jadi kami tidak bisa menyiapkan dengan jumlah yang sesuai," ujar Ken di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (3/9).

Saat ini, industri dalam negeri mampu memproduksi berbagai jenis baja mulai pelat lembaran, baja tulangan, besi profil, hingga baja ringan sampai 16 juta ton dalam setahun.

Jumlah itu sedianya belum mencapai angka optimal. Ken menyebut kapasitas produksi industri baja bisa dimaksimalkan hingga menyentuh 27 juta ton per tahun.

Baca juga: Dinas LH DKI Jakarta Sidak Sambil Cek Emisi Di Pabrik Baja

Namun, pelaku usaha tidak bisa memproduksi sebanyak itu karena pemerintah tidak mengeluarkan angka kebutuhan secara jelas. Kalau tidak ada data kebutuhan pasti, tidak ada angka pembeli pasti, industri tidak bisa mencetak karena investasi yang dibutuhkan sangat besar.

Dunia usaha baja, pada 2018, memegang angka kebutuhan setidaknya mencapai 25 juta ton. Namun, itu datang secara parsial dan diketahui setelah pemerintah atau pihak swasta mengumumkan berbagai proyek yang akan dibangun.

Persoalannya, baja bukan komoditas yang bisa dibuat dalam waktu sekejap. Butuh waktu panjang sehingga pada akhirnya upaya pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan skema impor.

Saat ini, Ken mengatakan industri sedang mempersiapkan data-data produksi untuk disinergikan dengan angka kebutuhan sehingga mampu menyempurnakan rantai pasok di dalam negeri.

"Kami harap dengan kolaborasi ini, permintaan dan kebutuhan bisa terbaca. Ada pertukaran informasi yang bermanfaat karena selama ini kita semua jalan masing-masing," tuturnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More