Selasa 03 September 2019, 10:30 WIB

Menteri PPPA Minta Srikandi DPR Suarakan Hak Perempuan dan Anak

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
Menteri PPPA Minta Srikandi DPR Suarakan Hak Perempuan dan Anak

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise

 

KETERWAKILAN perempuan di lembaga legislatif mengalami peningkatan jika dibandingkan Pemilu 2014. Adapun keterwakilan perempuan pada DPR RI sebesar 20.5%, sementara keterwakilan perempuan di DPD RI ada di angka 30.14%.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise berpesan agar para srikandi parlemen lebih lantang menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan dan anak.

"Kepada para anggota perempuan DPR, DPD, dan DPRD RI hasil Pemilu 2019, saya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki pesan terkait tiga indikator yang harus dilaksanakan. Pertama, Pengarusutamaan Gender (PUG) dimasukkan dalam semua program kerja dan segala lini pembangunan negara. Kedua, program dilakukan secara keberlanjutan dan terus menerus. Ketiga, Good Governane. Para legislator perempuan harus bebas korupsi. Jagalah harga diri dan nama baik kaum perempuan,” kata Yohanna dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (3/9).

Baca juga: Anggaran Pimpinan MPR bakal Membengkak

Ia mengatakan, Kemen PPPA telah melakukan upaya demi meningkatkan gairah dan semangat kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memasuki dunia politik.

Salah satu upaya yang dilakukanan pihaknya yakni mengeluarkan  Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019.

Ia menyebutkan, langkah-langkah operasional juga telah dilaksanakan. Pertama, dengan melakukan pelatihan bagi fasilitator politik perempuan di 34 provinsi. Kedua, pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah.

Juga dengan cara memberikan pendidikan politik kebangsaan perspektif gender.

Kemudian, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan pelatihan perempuan bela negara. Melakukan pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan. Keenam, penguatan kapasitas perempuan calon legislatif pusat dan daerah.

"Kami sebar luaskan ke seluruh Indonesia untuk dilakukannya edukasi, dan harapannya kita bisa ada ada kenaikan, karena target kami adalah 30 persen," ucapnya.

Ia pun berharap dengan peran perempuan di parlemen akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat berkeadilan gender yang inklusif.

“Dengan peran perempuan di parlemen, maka dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat berkeadilan gender yang inklusif, serta membangun kemajuan peradaban yang lebih sejahtera, adil, demokratis. Bersama Perempuan Menang,” tutup Yohanna. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More