Selasa 03 September 2019, 08:20 WIB

Hanya KPK tidak Minta Tambahan Anggaran

Media Indonesia | Politik dan Hukum
Hanya KPK tidak Minta Tambahan Anggaran

MI/ROMMY PUJIANTO
Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik.

 

EMPAT dari lima lembaga negara mitra kerja Komisi III DPR RI mengajukan penambahan anggaran pada 2020. Usulan yang salah satunya diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu disampaikan dalam rapat di DPR.

“Total tambahan anggaran yang diajukan Rp371.186.431.000,” kata Ketua Komnas HAM, Taufan Damanik, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Taufan memerinci tambah­an anggaran Rp371 miliar itu diper­untukkan bagi peningkatan fungsi Komnas HAM di manca­negara Rp1.370.034.000; renovasi gedung Rp361.462.820.000; Festival HAM Rp5.853.577.000; dan anggaran rekomendasi usulan konsep penanganan dan/atau penyelesaian konflik agraria Rp2.500.000.000.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mengajukan penambahan anggaran. Mereka bahkan mengeluhkan penurunan anggaran dari tahun ke tahun.

“Saat ini LPSK mengusulkan penambahan anggaran untuk 2020 Rp101.545.000.000. Kami maksudkan agar anggaran yang semula kami ajukan sebesar Rp156.103.755.000 kembali terpenuhi,” kata Ketua LPSK, Hasto Atmojo.

Dia heran mengapa anggaran LPSK menurun dari tahun ke tahun. Padahal, menurut dia, serapan anggaran LPSK cukup tinggi.

Selanjutnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Heru Winarko mengajukan tambahan Rp409.361.730.000, sedangkan Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengajukan pagu anggaran 2020 Rp257.653.660.100.

Menurut Suhardi, dari jumlah yang diajukannya, baru Rp56.700.000.000 yang disetujui Kementerian Keuangan. Tambah­an anggaran dibutuhkan untuk membiayai sejumlah unit kerja baru dalam struktur BNPT. “Sehingga masih terdapat kekurang­an Rp200.953.660.100. Untuk mendukung operasional unit-unit kerja baru dibutuhkan anggaran memadai,” jelas Suhardi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya mitra kerja Komisi Hukum yang tidak mengajukan penambahan anggaran. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief, menyebut sistem e-Budgeting dan e-Planning KPK sudah berjalan baik.

“Kami tak ada tiba-tiba mengajukan tambahan ini, tambahan itu. Kami sudah rancang sejak lama dari tahun lalu sesuai yang dibutuhkan KPK.” (Medcom/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More