Selasa 03 September 2019, 08:10 WIB

KPU Desak Pemda Rampungkan Dana Pilkada

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
KPU Desak Pemda Rampungkan Dana Pilkada

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Komisioner KPU Ilham Saputra

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan ketersediaan anggaran sangat penting untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di 270 daerah. Hal itu berkaca pada pilkada sebelumnya yang kerap molor akibat keterlambatan pencairan anggaran.

Setelah ditelusuri, persolan itu berasal dari kurangnya pemahaman dari para pihak tentang pilkada. Maka, KPU mengampanyekan pentingnya pilkada kepada seluruh instansi terkait di daerah dengan tujuan akhir KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan pemerintah daerah segera menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebelum tahapan pilkada dimulai.

“Kami berharap betul pemerintah daerah yang akan menggelar pilkada bekerja sama dengan KPU setempat dan memahami bahwa kerja KPU itu sangat penting karena termasuk agenda nasional. Jadi pilkada harus menjadi prio­ritas seperti segera menyepakati NPHD,” papar Komisioner KPU Ilham Saputra saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Ilham optimistis persoalan anggaran bisa teratasi setelah pihaknya gencar melakukan sosialisasi. Kegiatan itu didukung Kementerian Dalam Negeri termasuk dengan terbitnya Per­aturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemudian, KPU bersama pemerintah daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota segera menyepakati NPHD. “Sehingga kami berharap sebelum launching pilkada Serentak 23 September 2019 sudah selesai semua dan tidak lagi ada deadlock NPHD untuk Pilkada Serentak 2020,” jelas Ilham.

Sejumlah daerah bahkan telah menyepakati NPHD. Adapun beberapa lainnya sudah dalam tahap finalisasi. KPU Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, misalnya segera melakukan penanda­tangan­an NPHD dengan Pemerintah Kota sebesar Rp25 miliar. 

“Penyelesaian NPHD kita targetkan dilaksanakan sebelum 23 September 2019 dan penandatanganan NPHD ini menjadi tahapan pertama Pilkada 2020,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin di Mataram, kemarin. (Cah/Ant/P-2)

 

Baca Juga

MI/ Abdillah Muhammad Marzuqi

KCN Sesalkan Penundaan Kembali Putusan PKPU

👤Abdilah Muhammad Marzuqi 🕔Senin 13 Juli 2020, 23:40 WIB
"Kalau secara logika, hari ini kumpul semua ya tinggal suruh teken aja, selesai. Kalau orang bisnis kan begitu," kata...
MI/ADAM DWI

KPK Perpanjang Penahanan 3 Eks Legislator Jambi

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:20 WIB
Perpanjangan penahanan sampai dengan 21 Agustus 2020 untuk memberi waktu pematangan perkara untuk dibawa ke tahap...
MI/MOHAMMAD IRFAN

Komisi II: Perlu Ada Pembaruan UU Otonomi Daerah

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 13 Juli 2020, 21:10 WIB
 Dengan begitu pemerintah setiap tingkatan wilayah bisa berjalan dan bekerja secara...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya