Senin 02 September 2019, 19:20 WIB

Hoaks Merebak, Polri Dukung Pembatasan Internet di Papua

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Hoaks Merebak, Polri Dukung Pembatasan Internet di Papua

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

 

TERKAIT pembukaan akses internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Papua. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menyebut ada puluhan ribu konten diduga bersifat hoaks mengenai Papua dan Papua Barat.

"Dalam waktu beberapa hari ini tetap dari pertimbangan Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barata serta kominfo menyampaikan dari tanggal 28 (Agustus) sampai sekarang 52 ribu konten hoaks. Dengan pertimbangan itu makanya dibatasi dulu," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9).

Diperkirakan sebelumnya hanya 32 ribu konten hoaks, kini bertambah 207 ribu. Oleh karena itu, pemerintah menimbang untuk membatasi penyebaran konten itu guna menghindari informasi hoaks meluas di masyarakat. Dedi mengaku konten-konten itu menjadi pemicu awal kerusuhan.

"Sebagian diproduksi di luar Papua. Konten itu termasuk dari luar negeri. Setelah dicek Twitter mendominasi dan FB (Facebook). Twitter berarti bukan melibatkan golongan akar rumput. Akar rumput sudah redam jadi mereka mainnya sudah middle sama elite baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mencoba membakar lagi," paparnya.


Baca juga: Pemerintah Batasi Akses WNA ke Papua untuk Sementara


Dedi menjelaskan, dampak gangguan ekonomi yang ditimbul akibat pembatasan internet lebih kecil dari pada penyebaran hoaxs yang berisiko kericuhan yang terjadi masif dan terstruktur.

"Kecil impaknya (ekonomi) itu. Lebih besar impact keamanan. Karena keamanan mencangkup semuanya sosial, ekonomi, politik, budaya dan kesatuan NKRI. Dari pertimbangan itu paling dominan," lanjutnya.

Dedi memastikan pihaknya setiap hari melakukan penyegaran informasi. Sehingga rencana Minggu depan akan digelar media konferensi di Polhukam dengan melibatkan semua stakeholder.

"Biar komprehensif. Dari segala aspek, mulai Polri, TNI, Kemenlu, Kominfo dan Polhukam lebih luas. Itu salah satu rekomendasi rapat dengan KSP (Kantor Staf Presiden)," pungkasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More